Berita Terkini

Bandung, kpu.go.id- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 kemarin, meninggalkan ruang lebar untuk perbaikan dan penyempurnaan diberbagai aspek. Hal tersebut diungkapkan, Hadar Nafis Gumay dalam acara Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di Best Western Hotel, Jumat (11/3). “Setelah kita laksanakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada yang lalu, masih terdapat adanya permasalahan mulai dari adanya proses pengajuan sengketa, tingginya invalid vote dan rendahnya partisipasi masyarakat,” ujar Hadar. Selain dari itu, permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pilkada 2015 kemarin, Hadar menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi untuk mengurangi permasalahan yang akan muncul. “Kita belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi yang ada secara optimal, karena masih banyak daerah yang Pilkadanya sudah selesai namun informasi yang harus dipasang belum dilakukan, padahal sistem informasi yang publik dapat menilai KPU bekerja secara transparan,” tutur Hadar Rapat kordinasi yang baru pertama kali nya dilaksanakan khusus membahas teknis kepemiluan ini di harapkan dapat memberikan masukan serta menginventarisir masalah yang terjadi di daerah pada Pilkada serentak 2015 lalu. (ajg/red. FOTO KPU/domin/Humas)  

Bandung,kpu.go.id- Penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 9 Desember 2015 kemarin dinilai oleh berbagai pihak cukup baik dan melebihi ekspektasi yang ada. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran divisi teknis penyelenggara pemilu. Divisi teknis penyelenggara pemilu merupakan satu bagian yang sangat vital bagi proses penyelenggaraan pemilu dan menjadi etalase kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Kamis (10/3), di Hotel Best Western Bandung. “Jika divisi ini, (teknis-red) tidak mempunyai perencanaan dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik, kualitas kerjanya menjadi tidak baik, maka yang dilihat oleh publik, performa kita secara keseluruhan tidak baik,” ujar Husni.Husni menjelaskan, untuk meningkatkan kinerja, pemanfaatan sistem aplikasi  yang telah dikembangkan oleh KPU menjadi sangat penting untuk dapat dimanfaatkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. “KPU sudah menyediakan sistem informasi, seperti SIMPAW( Sistem Informasi Managemen Pengganti Antar Waktu), dan SITaP (Sistem Informasi Tahapan Pilkada) yakni aplikasi teknologi yang membantu dalam berkomunikasi dan pengumpulan informasi, dan sistem tersebut harus dikelola dengan baik dan berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.” jelas Husni.Dalam kesempatan tersebut, Husni meminta bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat mengisi data-data yang ada di dalam aplikasi yang telah disediakan.“Sampai sekarang, masih ada beberapa daerah yang belum mengisi data di SITAP secara lengkap, daerah-daerah yang belum mengisi data tersebut akan diberikan peringatan, hal tersebut dilakukan agar kinerja KPU selama ini dapat terukur dengan baik,” tutupnya. (ajg/red.FOTO KPU/domin/Humas) 

Jakarta, kpu.go.id,- Selasa, (8/3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan ANFREL (Asian Network for Free Elections) dalam kerjasama pengembangan kapasitas untuk Pemilu di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. “Kami sangat punya perhatian terhadap pengembangan kapasitas, baik individu maupun kelembagaan KPU. Kami terus melakukan transformasi agar bagaimana KPU semakin lama semakin bisa menempatkan diri, tidak hanya mengurusi pemilu yang prosedural tapi bisa berkembang terus mengurusi demokrasi substansial” Papar Ketua KPU, Husni Kamil Manik ketika memberi sambutan. Husni juga menjelaskan bahwa kerjasama dengan ANFREL kali ini adalah kegiatan lanjutan setelah Pertemuan Bangkok dan Pertemuan Dili. Kali ini akan diagendakan pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Damaso G. Magbual, Ketua ANFREL mengatakan bahwa yang mempertemukan antara KPU dan ANFREL adalah tujuan yang sama dalam memastikan pemilu yang kredibel dalam upaya menjaga dan mempertahanan demokrasi. Damaso memberi apresiasi terhadap proses transparansi yang telah dilakukan KPU. Dalam sambutannya Damaso mengatakan bawha apa yang telah dilakukan KPU telah membuat KPU RI berhasil memecah hambatan ketidakpercayaan antara badan penyelenggara dan organisasi  masyarakat sipil. Dengan tegas Damaso tidak ragu mengatakan bahwa kerjasama KPU dan ANFREAL akan menjadi contoh dan inspirasi bagi dan inspirasi bagi yang lain.(ftq/red.FOTO KPU/dosen/humas)  

Jakarta, kpu.go.id – Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) untuk Perkara di Kabupaten Simalungun mulai disidangkan hari ini, Senin (7/3) di Ruang Panel 3 Gedung Mahkamah konstitusi. Sidang yang terregistrasi dengan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 ini baru memasuki sidang pemeriksaan awal.Namun dalam persidangan awal tersebut, pihak pemohon menyatakan mencabut permohonan PHP Kada yang terlah mereka ajukan. Bayu Afrianto, kuasa hukum dari pasangan calon Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik, mengatakan keputusan pencabutan tersebut dilakukan setelah tim dari pemohon mempelajari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Tim Pemohon melihat Mahkamah Konstitusi konsisten dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat dalam pengajuan permohonan PHP Kada. Pasangan Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik sendiri ialah pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kedua di Kabupaten simalungun dengan perolehan suara 26,57 persen sedangkan suara terbanyak pertama diperoleh pasangan JR. Saragih dan Amran Sinaga dengan memperoleh 34,69 persen. Namun selisih suara antara keduanya belum memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan di MK sebagaimana disyaratkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.Pertimbangan tim kuasa hukum Tumpak Siregar dan Irwansyah Damanik cukup beralasan, di hari yang sama Mahkamah Konstitusi kembali memutuskan menolak permohonan PHP Kada untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIV/2016 ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi selisih suara sah sebagaimana disyaratkan.Persidangan PHP Kada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Simalungun baru disidangkan karena kedua daerah tersebut termasuk daerah yang tertunda pelaksanaan pemungutan suaranya sehingga proses sengketa hasil penghitungan suara dilakukan menyesuaikan jadwal rekapitulasi masing-masing daerah. Besok, Selasa (8/3) dijadwalkan akan ada persidangan PHP Kada untuk Kota Manado. (ftq/red.FOTO KPU/dosen/Humas)

Surat Nomor 113/KPU/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016Jakarta, kpu.go.id,- Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan UU No.14 Tahun 2008. klik disini