Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Pemilu 2019 sukses menarik perhatian ratusan ribu masyarakat yang memadati Lapangan Timur Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Dalam pesannya, para pelakon yang berasal dari komisioner, kepala biro serta artis dan komedian memberikan penyadaran kepada. masyarakat untuk aktif menjadi pemilih. Keterlibatan masyarakat dapat diawali dengan mengecek hak pilih dan menyalurkannya di bilik suara pada hari pemilihan. Adapun alur cerita dari Pagelaran Seni Budaya bertajuk "Cerita Pemilu" diawali dari paparan pemandu kisah yang diperankan oleh komedian Parto Patrio. Pemilik nama Eddy Soepono mengisahkan tentang percakapan tiga orang warga (Komisioner KPU Hasyim Asy'ari sebagai loper koran, komedian Adul sebagai anak kecil serta Deni Cagur sebagai warga), tentang kehidupan sehari-hari yang juga diselingi dengan obrolan mengenai dunia kepemiluan. Lalu muncul sosok tiga preman yang diperankan Azis Gagap, Komisioner Ilham Saputra serta Wahyu Setiawan yang mengganggu namun dua nama terakhir sadar mengenai haknya sebagai pemilu. Dicerita selanjutnya juga muncul Nunung, ibu dari Adul yang tidak terima dengan perlakuan preman terhadap anaknya. Juga datang sosok tokoh masyarakat yang diperankan oleh Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi yang selain menengahi juga menyadarkan tentang pentingnya ikut serta dalam pemilu. Pesan ini kemudian disampaikan warga lain, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah yang mengabarkan tentang kehadiran bersama Lurah (Sekjen KPU Arif Rahman Hakim) serta Ketua KPU Arief Budiman ke kampung mereka tinggal. Kedatangan mereka ini juga didampingi Ketua RT (Andhika Pratama),  Sekretaris (Evi Novida Ginting) serta hansip (Viryan). "Ini pak lurah mau datang, Ketua KPU mau sosialisasi," kata Nur Syarifah. Pada sesi ini, terjadi dialog yang cukup intens antara warga dengan Arief selaku Ketua KPU. Pembahasan mulai dari pengakuan Ketua RT yang menyebut tingkat partisipasi dikampungnya rendah, yang direspon oleh Arief dengan menyadarkan masyarakat tentang tujuan dari pemilu memilih pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia lima tahun kedepan. Dalam obrolan juga muncul pertanyaan tentang siapa saja kategori warga yang berhak ikut dalam pemilu dan terdata didalam DPT, juga sikap masyarakat ketika dihadapkan pada situasi politik uang dan SARA. Dibagian akhir dari obrolan ini muncul pertanyaan mengenai potensi masyarakat bisa ikut serta terlibat dalam pemilu namun sebagai penyelenggara. Dalam jawabannya Arief kemudian menjelaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penyelenggara pemilu baik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Semua masyarakat berhak menjadi petugas pemilu. Kalau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) namanya KPPS," tutur Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hitung Mundur satu tahun menuju Pemilu 2019 resmi dimulai Sabtu (21/4/2018) malam. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memukul gong tanda dimulainya hitung mundur ditemani jajaran Anggota KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Dalam sambutannya Arief mengatakan kegiatan hitung mundur yang disisipkan dalam kegiatan Pagelaran Seni Budaya merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan KPU. Dia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan dan tahapan kepemiluan adalah sebuah kebutuhan. "Masyarakat bagian penting dari pemilu. Kehadiran bapak, ibu adalah sesuatu yang dibutuhkan," ujar Arief. Dan keterlibatan yang paling nyata menurut Arief adalah ketika masyarakat ikut serta dalam proses pemilu. Dia mengajak masyarakat untuk aktif melihat hak pilihnya dan segera melapor apabila belum terdaftar. "Jadi pemilih sangat mudah, ketika yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan bukan TNI/Polri," kata Arief. Arief melanjutkan, saat ini KPU menyediakan layanan online kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kepemiluan melalui kpu.go.id atau melalui media sosial facebook maupun instagram. "Itu bisa dicek, jadi tidak ada alasan anda tidak terlibat," tutur Arief. Lebih jauh Arief mengapresiasi kehadiran masyarakat meramaikan acara sosialisasi di Monas. Semangat yang sama diharapkan bisa terus terjaga ketika hari pemungutan suara 17 April 2019. "Ini luar biasa, datang tanpa dibayar. Semangat ini harus dijaga sampai hari pemungutan suara kalau anda ingin mendapatkan pemimpin yang baik bagi negara ini," tutup Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Malam Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Pemilu 2019 di Monumen Nasional (Monas) Sabtu (21/4/2018) sekaligus mengumumkan pemenang sayembara lomba maskot dan jingle. Terpilih dari 228 pengirim jingle, L Agus Wahyudi M sebagai pemenang, sementara pada lomba maskot terpilih David Wijaya sebagai pemenang menyisihkan 249 karya peserta lainnya.  Penyerahan hadiah diserahkan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman serta Anggota KPU Wahyu Setiawan. Untuk pemenang lomba jingle mendapat Rp30 juta sementara pemenang maskot memperoleh hadiah Rp20 juta. Sebagai informasi, pendaftaran dan penyerahan karya lomba jingle maupun maskot sendiri telah dilakukan 22 Januari sampai dengan 28 Februari. Adapun pengumuman pemenang dilakukan 16 Maret 2018. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Maskot dan Jingle Pemilu 2019, Sabtu malam (21/4/2018) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Maskot SANG SURA, karya David Wijaya. SANG SURA ini mempunyai akronim Sang Surat Suara, sehingga karakternya berbentuk surat suara berikut paku pencoblosnya. SANG SURA ini mempunyai kesan tegas dan ramah. Tegas dan kuat diwakili oleh garis-garis atau stroke yang tebal, kemudian ramah diwakili oleh ekspresi yang optimis dan penuh semangat.   Jingle Pemilu 2019 dengan judul PEMILIH BERDAULAT NEGARA INDONESIA KUAT yang diciptakan oleh L. Agus Wahyudi M. Jingle tersebut kemudian diaransemen ulang oleh Eros (Sheila On 7) dan dinyanyikan oleh Kikan (eks vokalis Cokelat). Lirik jingle ini juga menunjukkan semangat dan optimisme pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019. (red)

Jakarta, kpu.go.id – Pagelaran Seni Budaya “Menyongsong 17 April 2019” akan digelar Sabtu (21/4/2018) mulai pukul 19.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat hadir meramaikan kegiatan yang juga akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan menjadi titik hitung mundur menuju hari pemungutan suara Pemilu 2019.Bertempat di Area Timur Kawasan Monumen Nasional (Monas), acara akan dihibur oleh kehadiran artis-artis Ibukota, seperti Kikan (eks Cokelat), Wali Band, Parto Patrio, Andhika Pratama, Aziz Gagap, Deni Cagur serta Nunung.Pada kegiatan nanti juga akan dipentaskan cerita pemilu yang para pemainnya merupakan Ketua dan Anggota KPU 2017-2022, kepala biro dan wakil kepala biro dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Pada kesempatan yang sama KPU juga akan mengumumkan pemenang lomba jingle dan maskot Pemilu 2019.Bagi masyarakat yang hadir, acara tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi, jangan sampai gak datang ya. (hupmas kpu/dianR)

Senggigi, kpu.go.id - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019, hari kedua diisi dengan pemaparan materi oleh Pengendali Teknis Audit Supervisor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Fauzanyudo Wibowo serta Kepala Seksi PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Anggrainy.Dalam paparannya, Fauzan yang mengenakan batik cokelat menyampaikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan  KPU serta efektifitas tindaklanjut laporan keuangan yang tidak hanya dilihat dari presentase, tapi juga agar catatan dari laporan keuangan tidak terjadi lagi.Fauzan juga menjelaskan tiga jenis pemeriksaan BPK, meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja meliputi pemeriksaan atas aspek ekonomi dan aspek efisiensi hingga pemeriksaan yang menghasilkan rekomendasi. Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu terdiri dari pemeriksaan hasil keuangan dan kinerja yang nantinya menghasilkan kesimpulan.Terkait status KPU RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menurut dia setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, apakah dalam laporan keuangan yang disampaikan masih terdapat temuan, apakah belum seluruh kerugian pajak disetorkan ke negara, apakah ada sanksi yang diberlakukan, tuntutan perbendaharaan yang belum tuntas atau belum semuanya terverifikasi. “Oleh karenanya untuk mencegah temuan berulang, perlu ada pengendalian dari Inspektorat dan diharapkan ada upaya untuk memperbaiki SDM di internal Sekretariat KPU,” tutur Fauzan, Kamis (19/04)Sementara itu dalam paparannya Anggrainy mengingatkan bahwa laporan keuangan badan adhoc perlu mendapat perhatian mengingat posisi mereka yang sifatnya hanya sementara. Meski KPU sendiri menurut dia telah baik mengantisipasi dengan menerbitkan keputusan  nomor 302 mengenai petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bendahara pengeluaran pembantu pemilu 2019 untuk belanja penyelenggara pemilu adhoc dilingkungan KPU. (hupmas kpu/dosen/Foto dosen/ed diR)