Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Setelah sukses menggelar imunisasi difteri tahap I (2-5 April 2018) silam, Klinik Pratama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar imunisasi difteri tahap II, 7-9 Mei 2018. Pelaksanaan imunisasi tahap II ini sejalan dengan periodeisasi imunisasi difteri sebanyak tiga kali, dimana pasien diminta untuk mengulang imunisasi 30 hari pasca imunisasi tahap I  dan mengulanginya kembali enam bulan untuk tahap III.“Tetapi ini masih menunggu kepastian ya, karena perlu koordinasi lintas biro dan lintas bagian yang ada di KPU,” ujar dokter di Klinik Pratama KPU dr Maya Setyawati MKK, Sp.Ok dalam rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi difteri tahap I, di Kantor KPU Selasa (24/4/2018).Untuk memaksimalkan keikutsertaan pegawai dilingkungan KPU terhadap imunisasi tahap II ini, pihak Klinik Pratama berencana menggelar sosialisasi melalui kegiatan coffee morning saat apel pagi di Senin 30 April 2018. Terlebih dari 676 pegawai yang ada dilingkungan KPU, baru 347  (51 persen) yang melaksanakan program pemerintah ini. “Masih perlu ditingkatkan upaya mengedukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit, khususnya difteri melalui imunisasi,” ungkap Maya.Kedepan Maya menyarankan agar ada gerakan yang masif untuk meningkatkan kesadaran dan penyuluhan tentang manfaat imunisasi dalam pencegahan penyakit. Disamping itu, dia juga menyinggung perlunya waktu yang cukup untuk penyebarluasan informasi melalui publikasi kesehatan ini, sehingga animo dan kesadaran para pegawai dapat meningkat. (hupmas kpu/wawan/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Memperkaya pengetahuan peserta, Bimbingan Teknis (Bimtek) Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tema “Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu” sengaja menghadirkan narasumber dari biro-biro terkait di Jakarta, Selasa (24/4/2018).Biro-biro yang tersebut antar lain, Perencanaan dan Data, Keuangan, Umum, serta Teknis dan Masyarakat (Tekmas). Keterlibatan lintas biro diharapkan dapat menyamakan pandangan sekaligus memberikan informasi yang lebih luas kepada peserta gelombang I yang terdiri dari anggota dan sekertariat KPU daerah di 13 Provinsi dan 117 kabupaten/kota di wilayah timur.Adapun, sharing informasi dari lintas biro terbagi dalam lima sesi, pada sesi pertama diisi oleh narasumber dari Kepala Bagian (Kabag) Pengelola Keuangan, M Aminsyah. Dalam paparannya, dia menjelaskan sejumlah materi salah satunya tentang pengelolaan dana hibah serta pertanggungjawabannya demi sukses administrasi.Pada sesi berikutnya, Kasubbag Program dan Anggaran Wilayah II, Endah Purnamawati menyampaikan materi terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Materi ini dianggap penting mengingat peran KPU daerah dalam menghitung dan melaporkan biaya pemilu di lapangan akan berpengaruh pada RKP.Sesi ketiga, Kabag Rumah Tangga, Achmad Syaifudin Rahadhian dan Kasubbag Inventaris, Syaiful Bahri yang menyampaikan materi tentang penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa eks pilkada dan pencatatan barang logistik.Sesi berikutnya dari Biro Tekmas, Kabag Teknis Pemilu, Sahruni Hasna Ramadhan yang memberikan materi kepada peserta tentang kelengkapan kotak suara, rencana logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan teknis penghitungan suara. Kata dia, antara bagian teknis dan logistik memiliki keterkaitan yang erat sehingga jangan sampai proses inventarisasi logistik tidak sesuai dengan teknis pemilu itu sendiri.Dan sesi terakhir, dilakukan diskusi panel biro logistik yang membahas antara lain soal penganggaran, pengadaan, distribusi dan penerimaan-penghapusan logistik pemilu. (hupmas kpu/bil/foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu/Pemilihan Gelombang I di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (23/4/2018).Peserta yang hadir terdiri dari Anggota dan Pejabat Sekertariat KPU bidang logistik dari 13 Provinsi dan 117 Kabupaten-Kota wilayah timur serta KIP Aceh.Dalam sambutannya, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya pola pikir strategis dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019. Apalagi Pilpres dan Pileg yang akan terselenggara pada hari yang sama menuntut biro logistik menyiapkan desain dan pengelolaan logistik yang rumit.“Saya ajak teman-teman mari kita berpikir strategis, berpikir strategis itu beda dengan berpikir spontan. Kalau strategis itu antisipatif, kita sudah bayangkan situasi di depan apa. Sehingga kita tahu apa yang kita hadapi. Tapi kalau cara berpikirnya spontan ya kita selalu tergagap-gagap karena kita tidak punya bayangan,” tegas Hasyim.Selain itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu berharap kepada Biro Logistik untuk dapat menyiapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk menentukan target yang harus dijaga.“Karena dengan SOP sama seperti pegangan kita quality control karena kan ada sub-subnya kalau satu macet pasti tidak bekerja, kalau ngitungnya belom tepat enggak bisa dipenuhin,” pungkasnya. (hupmas kpu/bili/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go,id – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan berbagi ilmu (knowladge sharing) terkait “Pelatihan Network Security” di Ruang Rapat Edelweiss, Gedung KPU, Jakarta, Senin (23/4/2018).Dalam kegiatan ini, hadir sebagai pemapar materi Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi Bastian serta delapan orang pegawai KPU dibagian Data dan Informasi yang telah mengkuti pelatihan network security di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta 10-14 Juli 2017 silam.Dalam kegiatan ini Bastian menceritakan pengalamannya selama mengikuti pelatihan, mulai pengenalan sistem hingga keamanan jaringan informasi. Pelatihan ini menurut dia sangat penting mengingat KPU merupakan lembaga pemerintah yang memiliki informasi berharga dan menjadi incaran para hacker untuk mengganggu jaringan.Dalam kegiatan ini juga disampaikan juga materi lain yang didapat selama pelatihan, seperti materi tentang deteksi dini akan adanya kegiatan hacking, materi tentang cara pemograman yang dapat dikendalikan dengan aman, mengatur keamanan dari sistem jaringanserta mempelajari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan teknologi informasi.Bastian melanjutkan, bahwa prinsip utama dalam keamanan sistem informasi adalah menjaga integritas ketersediaan dan kerahasiaan sumber daya informasi. Dan KPU menurut dia perlu membuat suatu tim yang bertugas menjaga hal tersebut agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Dan bisa dipastikan user (pengguna) yang memakai aplikasi harus dipastikan benar-benar yang berhak yaitu user yang bersifat unik, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Bastian. (hupmas kpu/ieam/foto ieam/ed diR)

Jakarta,kpu.go.id - Mata merupakan salah satu panca indra penting bagi tubuh manusia, untuk itu memperhatikan kesehatan mata merupakan salah satu keharusan tak terkecuali bagi pegawai-pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Melalui kerjasama yang dilakukan antar Sekertariat Jenderal KPU dengan VIO Optical Clinic, Hari ini, Senin (23/4/2018) kegiatan pemeriksaan dini kesehatan mata gratis pun dapat terselenggara.Project Manager VIO Optical Clinic, Jackson Napitupulu menjelasakan dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa jenis pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan buta warna, retina, kornea, screening katarak, serta lapang pandang"Kegiatan ini kita tujukan untuk memeriksa sejak dini kondisi kesehatan mata bagi pegawai-pegawai di lingkungan KPU," kata Jackson di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Gedung KPU, Jakarta, Senin (23/4/2018).Berdasarkan pantauan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu mendapat respon positif dari pegawai-pegawai KPU, hal itu terlihat dari antusiasme pegawai yang antre memeriksakan matanya. Selain pemeriksaan mata gratis, VIO juga menyediakan berbagai jenis kacamata yang dapat dibeli langsung. (hupmas kpu/bili/Foto Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta jajarannya ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih berhati-hati serta menghindari prasangka dan keberatan saat melaksanakan tahapan Pemilu 2019 di daerahnya masing-masing.Pernyataan ini menanggapi adanya keberatan sejumlah pihak atas kegiatan Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Sabtu (21/4) yang diduga disisipi oleh teriakan atau ungkapan yang memicu keberatan dari pihak lain. “Kegiatan ini kan launching dan sosialisasi Pemilu 2019, jangan sampai kegiatan yang strategis ini berubah menjadi kontraproduktif. Semua kegiatan yang melibatkan partai politik (parpol) harus ada pembicaraan di awal, sehingga tidak ada prasangka dan komplain.Apalagi di media sosial dan bisa berbuntut panjang,” jelas Hasyim saat berbincang dengan sejumlah media di Media Centre KPU RI, Senin (23/4/2018).Hasyim mengaku telah meminta klarifikasi dari KPU Provinsi Jambi terkait kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima, kegiatan telah sesuai dengan kesepakatan, bahwa masing-masing parpol diberikan kesempatan tampil dipanggung dengan materi yang telah disiapkan oleh masing-masing parpol. Institusinya menurut dia juga telah minta KPU Provinsi Jambi untuk memberikan klarifikasi ke publik menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi.“Dalam pandangan kami, pembicaraan dengan parpol di awal itu seharusnya ada materi yang pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh dilakukan. Pagelaran ini kan kegiatan KPU untuk sosialisasi Pemilu 2019, tujuannya agar pesan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa tersampaikan,” tambah Hasyim. (hupmas kpu/Arf/Foto Bil/ed diR)