Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Kabupaten Takalar serta Kabupaten Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) resmi dilantik di Jakarta, Jumat (20/7/2018).Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 923/PP. 06-Kpt/05/KPU /VII/2018 serta Keputusan KPU Nomor 925/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, dipimpin langsung Ketua KPU Arief Budiman, didampingi Wahyu Setiawan serta Evi Novida Ginting.Keenam anggota KPU yang dilantik tiga untuk Kabupaten Takalar Muhammad Darwis, Basrinuddin, Bakhrawi Zakaria. Sedangkan tiga lainnya untuk Kep Selayar Andi Nastuti, Sukardi serta Nandar Jamaluddin. Sama seperti pada pelantikan KPU sebelumnya, Arief berpesan agar anggota yang baru dilantik untuk mengedepankan tiga hal dalam bertugas. Pertama transparan, kedua menjaga integritas dan ketiga menjaga soliditas.Dalam pengarahannya, Arief mengingatkan bahwa saat ini tahapan pemilihan umum (pemilu) 2019 tengah berjalan ketat. Oleh karena itu dia menginginkan agar anggota yang baru dilantik untuk cepat beradaptasi dan bisa segera menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.Lebih dari itu, Arief juga mengingatkan, jabatan anggota KPU bukanlah sebuah amanah yang kecil. Dari jabatan ini dapat berpengaruh pada jalannya demokrasi serta menentukan kualitas didalamnya. “Menjaga Indonesia tetap utuh itu salah satunya dengan menjalankan pemilu dengan baik,” pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id –Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu terobosan KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah aturan yang melarang mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak serta bandar narkotika mencalonkan diri di pemilu legislatif (pileg).Meski sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak, KPU tetap bergeming, berkomitmen untuk memberikan ruang bagi calon-calon yang berkualitas dan tidak memiliki latar belakang yang bermasalah. “Kami berharap klausul ini titik awal berdemokrasi yang baik,” kata Komisioner KPU Viryan saat hadir sebagai pembicara National Anti Fraud Confrence (NAFC) yang diselenggarakan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) di Bandung Kamis (19/7/2018).Komitmen sama disampaikan Komisaris Utama Reasuransi Indonesia Utama Ali Maskur Musa. Pria mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar proses pemilu dapat terus dijalankan dengan integritas bersama. Kalaupun faktanya hari ini integritas pemilu tercoreng, itu dikarenakan ulah pihak yang masih mengedepankan cara kotor salah satunya politik uang atau mahar politik. “Pembiaran terhadap mahar politik juga sama dengan mentolerir adanya abuse of power. Dan hari ini sistem politik kita menunjukkan oligarki politik,” kata Ali.Hal senada disampaikan politisi Syahrul Yasin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menyesalkan masih adanya mahar politik yang disebutnya akan menjadi jalan kehancuran bangsa. Dia juga berharap munculnya para negarawan yang mampu memperbaiki kondisi saat ini. “Kalau dibiarkan mahar politik ini maka tata kelola negara akan menjadi persoalan, hanya akan terpilih orang-orang kebetulan, boneka para juragan,” tutur Syahrul.Dalam paparan yang lain, Pakar Otonomi Daerah Djohermasyah Djohan lebih menitikberatkan pada politik identitas dalam pelaksanaan pilkada. Dia juga menyampaikan ada tiga hal yang bisa menjadi patokan pilkada telah berjalan baik, pertama sistem pemilihan sesuai filosofi pancasila, UUD 1945 dan keberagaman daerah, kedua electoral process dan ketiga hasil pilkada memunculkan pemimpin berintegritas dan berkompeten. (kpu ri oky/foto: oky/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto resmi dilantik Kamis (19/7/2018). Ketiganya antara lain Fadlan Armey, Jasmadi serta Rika Arnelia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 927/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid Tanthowi serta Wahyu Setiawan.Dalam sambutannya, Arief berpesan agar anggota KPU Sawahlunto yang baru dilantik bekerja transparan, mengedepankan kerjasama (team work) serta bekerja dengan pemahaman yang baik terkait kepemiluan. “Ketiga hal itu yang kami pesankan kepada tim seleksi (timsel) ketika kami amanatkan untuk mencari anggota KPU,” ujar Arief di Jakarta (19/7/2018).Arief juga mengingatkan bahwa jumlah anggota KPU kab/kota saat ini diatur sebanyak tiga. Oleh karena itu kekompakan sangat pentung untuk kelancaran jalannya organisasi. “Kalau satu saja sakit maka keputusan, pleno tidak akan tercapai. Maka harus saling menjaga satu sama lain,” ucap Arief.Arief juga berpesan agar antara komisioner dengan kesekretariatan bekerja saling melengkapi. Dia mengingatkan agar keduanya tidak saling mendahului kewenangan satu dengan lain. “Dua-duanya punya kewenangan, tugas sendiri-sendiri tapi bisa kerjasama,” tutur Arief.Lain itu, Arief menyampaikan bahwa ucapan selamat yang akan didapat oleh para komisioner Sawahlunto saat ini akan bernilai lebih ketika hingga lima tahun mendatang sukses menjalankan tugas dengan baik. “Apabila ditengah perjalanan buat masalah maka ucapan selamat tidak akan datang,” tutup Arief. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pemilu Terkait Rekonsiliasi (e-Rekon) dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 di Jakarta Rabu (18/7/2018).Rapat dihadiri Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Sekjen Arif Rahman Hakim serta Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna.Dalam sambutannya Arief mengajak jajaran KPU pusat maupun daerah untuk tetap bersemangat menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat. Semangat sebagaimana yang telah ditunjukkan saat berupaya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun lalu. “Semangat kita tahun lalu ingin mendapat WTP harus dijaga supaya kita tidak tergelincir,” ucap Arief semalam.Di 2017 sendiri, KPU sukses meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski kata Arief dibalik WTP ini masih ada sejumlah catatan yang harus menjadi bahan evaluasi dikemudian hari. “Dan e-Rekon ini satu cara apakah penyusunan laporan keuangan kita baik-baik saja atau tidak,” lanjut Arief.Arief menambahkan bahwa laporan keuangan adalah sektor penting dalam perjalanan pemilu di Indonesia. Dan bagi KPU bentuk transparansi serta menambah kepercayaan publik akan jalannya tahapan yang telah berjalan. “Dan ketika kami bertemu dengan presiden pun beda, kita juga lebih mudah untuk meminta dukungan,” tambah Arief.Sementara itu Nanang Priyatna menjelaskan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada KPU didaerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. “Serta diharapkan peserta dapat menurunkan ilmu yang diperolehnya untuk KPU didaerahnya masing-masing,” tutur Nanang. (hupmas kpu dianR/foto: bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Di tengah padatnya tahapan Pemilu Serentak 2019, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan menyempatkan hadir dalam kegiatan diskusi bertajuk 'Peran Media Internet Bagi Pemilih Pemula' di Ruang Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Rabu (18/7/2018).Lewat acara tersebut, Wahyu menyampaikan kepada peserta yang tergolong ke dalam pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019.Menurutnya, kontestasi pemilu era saat ini lebih asyik dibanding era sebelumnya, karena hasil dari pemilu tergantung pada hak pilih yang digunakan masyarakat."Pemilu sekarang sejak reformasi, pemilunya itu asyik, siapa yang menang pemilu, para pakar bisa prediksi tetapi rakyatlah yang menentukan. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik untuk gunakan hak politiknya itu karena pemilu kali ini asyik, ikuti saja yang asyik-asyik, pemilu ini sangat menarik," seru WahyuKemudian, mantan Anggota KPU Jawa Tengah itu juga mengajak pemilih pemula untuk gunakan hak politiknya tanpa terganggu adanya praktik politik uang."Kalau anda masih menerima politik uang berarti anda tidak pernah menjadi manusia merdeka karena hak anda sudah dibeli, selain itu anda aktif ke dalam proses praktek korupsi," sambungnya.Terlepas dari itu, Wahyu menjelaskan bahwa selama ini lembaga KPU terus berupaya menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan terkait penggunaan sosial media dalam penyelenggaraan pemilu."Oleh karena itu, dalam PKPU kita sudah memasukan aturan baru yaitu internet menjadi media untuk lakukan sosialisasi pendidikan pemilih, karena kita tahu data menunjukan hampir 143 juta orang di Indonesia pengguna internet aktif lewat smartphone," pungkasnya. (hupmas kpu Bil/foto Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan perkembangan terbaru dari tahapan penyerahan berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) oleh partai politik peserta Pemilu 2019.Data hingga Rabu (18/7/2018) pukul 14.30 WIB, 15 partai politik telah diterima status pengajuannya. Satu partai lainnya, masih dalam proses penelitian syarat pengajuan calon. Ke-15 partai yang telah diterima pengajuan berkasnya antara lain PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat serta PKP Indonesia. Sementara satu partai yang masih dalam proses penelitian syarat pengajuan calon, PBB.Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hingga data terakhir disampaikan, mayoritas partai telah mengajukan bacalegnya sejumlah 575 orang. Beberapa partai lain dilaporkan mengajukan bacaleg sejumlah Garuda (375), PKS (538), PPP (557), Hanura (559), PBB (415) serta PKP Indonesia (177).Dalam kesempatan itu Arief juga membacakan klasifikasi bacaleg yang diajukan partai politik dari jenis kelaminnya, dimana PSI dengan jumlah bacaleg perempuan terbanyak (262) laki-laki (313), diikuti Hanura (234) laki-laki (325), PPP (230) laki-laki (327), Berkarya (229) laki-laki 346) serta Demokrat (227) laki-laki (347).Sementara persentase keterwakilan perempuan tertinggi PKP Indonesia (55,93%), Garuda (48%), PSI (45%) serta Hanura (41,86%. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)