Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Mengawali tahun yang baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meneguhkan kembali tekad untuk selalu menjadi penyelenggara yang profesional dan melayani. Semangat ini dipimpin langsung Ketua KPU RI Arief Budiman saat bersilaturahmi dengan para staf dan pejabat dilingkungan KPU RI, dihari kedua 2019, di Gedung KPU, Rabu (2/1/2019).Hadir dalam kesempatan ini, Anggota KPU RI lainnya Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, serta Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim.Arief dalam kesempatan itu juga mengajak jajarannya baik ditingkat pusat hingga daerah untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, tidak berhenti belajar, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan kepemiluan. “Semua yang aktivitasnya di KPU harus bisa tahu (kepemiluan). Publik harus di yakinkan bahwa KPU lembaga profesional, independen, kerja tegak lurus sesuai aturan perundangan,” ujar Arief Rabu (2/1/2019).Selain itu Arief juga berpesan agar soliditas antar bagian di lingkungan KPU dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bahkan untuk yang satu ini dia mengingatkan bahwa soliditas yang kuat akan terus mampu menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. “Suasana ini tidak hanya dibangun dilevel ini, tapi hingga dilevel terkecil,” tambah Arief.Sementara itu Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim dalam sambutannya mengingatkan semakin dekatnya pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019. Situasi tersebut harus disikapi dengan kesiapan masing-masing bagian di lingkungan KPU RI untuk bekerja dengan penuh integritas dan professional. “Kegiatan penyelenggara pemilu semakin dekat, kita akan laksanakan pemungutan suara di 17 April, tersedia 105 hari kerja bagi kita untuk terus mempersiapkan,” ucap Arif.Arif juga mengingatkan sejumlah tugas tersisa di 2019 yang harus diselesaikan untuk tahapan pemilu ini. Mulai dari pembentukan KPPS dan KPPSLN, hingga proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan penetapan perolehan kursi dan peresmian keanggotaan melalui sumpah dan janji. “Jadi tolong dipastikan kelengkapan SDM. Seperti yang saya sampaikan apabila jumlahnya kurang maka kita bisa menambah dari pegawai non PNS, karena untuk menunggu PNS prosedurnya tidak bisa dalam waktu cepat,” lanjut Arif.Lain dari itu, Arif juga memastikan bahwa lembaganya terus memerhatikan pelayanan bagi para staf dilingkungan KPU, mulai dari kesehatan, layanan antar jemput hingga jaminan hari tua. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Suasana ramai sudah menjadi hal biasa terlihat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta. Tidak hanya dihari kerja (Senin-Jumat) diakhir pekan (Sabtu dan Minggu) kegiatan kepemiluan juga tetap berjalan di kantor ini.Sebagaimana yang terlihat pada Minggu (30/12/2018), kantor tetap ramai dengan kehadiran para Anggota KPU kabupaten/kota 2018-2023 yang akan mengikuti pelantikan.“Ini cermin bahwa KPU (dalam) melaksanakan tugasnya tidak ada libur, bahkan anda dilantik dihari libur. Ini sebagai momentum untuk ingatkan kita semua, beginilah cara KPU melaksanakan pemilu di Indonesia yang sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara,”pesan Ketua KPU Arief Budiman usai melantik 16 anggota KPU kabupaten/kota di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.Arief juga berpesan kepada anggota yang baru dilantik untuk terus menjaga transparansi, integritas, dan soliditas dalam bekerja. Dia mengingatkan bahwa pada banyak kasus, kerusakan dalam sebuah organisasi juga banyak terjadi dari dalam dan bukan luar. “Jadi pesan saya sudah tidak ada waktu untuk belajar anda harus langsung kerja, belum tahu tanya kepada yang tahu, jangan malu,” tambah Arief.Untuk diketahui 16 anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik dipenghujung 2018 ini berasal dari 4 daerah, Kota Pontianak, Kabupaten Manpawah, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Usai menggelar pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Ma’ruf dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi, Jumat (28/12/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mengumumkan dua nama yang akan memoderatori kegiatan debat capres-cawapres Pemilu 2019.Disaksikan kedua belah tim sukses (timses), Arief menyebut nama Ira Koesno serta Imam Priyono yang akan memandu jalannya debat yang rencananya akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019. “Tadi sudah didiskusikan, dibahas dan disepakati akan dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Ruang Sidang Utama KPU RI, di Jakarta.Sebelumnya pada rapat bersama kedua timses serta media elektronik penyelenggara debat 27 Desember 2018 lalu, belum ada kesepakatan siapa nama yang akan bertindak selaku moderator.Arief pun menyampaikan bahwa usai debat pertama nanti, baik KPU, TKN 01 dan BPN 02 juga akan melakukan evaluasi, sekaligus menentukan waktu pelaksanaan debat kelima. “Saat itu akan ditentukan tanggal dan jam debat kelima,” tutur Arief.Terkait kegiatan lain, penyampaian visi,misi dan program pasangan calon di 9 Januari 2019, Arief mengaku bahwa pertemuan tersebut baru membahas beberapa hal teknis, selebihnya hal detil lain yang masih menjadi perdebatan, perlu dilakukan konfirmasi kepada masing-masing pasangan calon.Dua Timses Sepakati Nama ModeratorSementara itu dua timses mengaku sepakat dengan dua nama moderator yang akan memandu jalannya Debat I. Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan selain menyepakati moderator, kedua timses juga bersepakat dalam hal kegiatan sosialisasi penyampaian visi misi dan program paslon yang rencananya akan digelar 9 Januari 2019. Hanya saja menurut dia perlu ada pembicaraan dari masing-masing Timses 01 dan 02 yang baru akan disampaikan diakhir Desember 2018. “InsyaAllah secepatnya akan disampaikan,” kata Aria.Begitu juga dengan penentuan waktu untuk debat terakhir, dirinya mengaku masih harus membicarakannya kembali dengan tim dan pasangan calon. Menurut dia, 13 April 2019 yang diusulkan untuk menyelenggarakan debat dirasa kurang tepat mengingat telah memasuki masa tenang. “Kami melihat perlu ada waktu, jeda, bagaimana wacana publik lebih bisa diluruskan, diperjelas atau diperdalam oleh masing-masing timses. Maka khususnya dari Tim 01 menginginkan waktunya kalau bisa jangan tanggal 13, supaya publik bisa melakukan pendalaman hasil debat kelima dan ini masih kita hold untuk kita bicarakan lebih lanjut,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.Dikesempatan selanjutnya, Wakil Ketua BPN Prabowo-sandi, Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, sesungguhnya telah mengercurut kegiatan sosialisasi visi misi dan program untuk 9 Januari 2019. Hanya saja ada sedikit perbedaan dan opsi yang perlu disetujui dari masing-masing tim. “Dan menunggu sebelum tahun baru dan akan diiumumkan awal Januari,” kata Priyo.Politisi Partai Berkarya itu juga sedikit menyinggung terkait penentuan jadwal Debat V yang belum tercapai. Meski dalam diskusi muncul usulan agar hal itu dilaksanakan pada 13 April 2019. “Apakah nanti akan (tetap) kita laksanakan pada tanggal 13, kalau iya jam berapa. Juga tadi disampaikan opsi kalau (diselenggarakan) malam ini kelebihan dan kekurangan, kalau siang ini kelebihan dan kekurangan. Semua kita bahas, tapi nanti akan diputuskan usai debat pertama,” pungkas Priyo. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed 

Tangerang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus menyosialisasikan Pemilu 2019. Kali ini program bertajuk “KPU Goes to Pesantren”, mendatangi Pesantren Daar El Qolam 2, di Kelurahan Jayanti, Tangerang, Jumat (28/12/2018).Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) serta didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Daar El-Qollam 2, ini menekankan pentingnya menjadi pemilih cerdas, terutama bagi para pemilih pemula."Pemilu itu penting karena suara kita menentukan siapa pemimpin kita kedepan dan menentukan nasib bangsa kita. maka penting dalam pemilu itu orang orang yang baik menggunakan hak pilih nya, agar orang-orang yang tidak baik tidak memilih orang yang tidak baik,” kata Arief.Dihadapan 250 santri serta orangtua wali santri, Arief juga memberikan pengenalan terkait partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019. Juga mengajak mereka untuk mengecek dirinya apakah sudah terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta aplikasi Info Pemilu untuk mencari informasi calon legislatif (caleg) dari tiap partai. (kpu ri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menuntaskan proses pengundian dan penetapan media penyiaran yang akan bertugas menyuguhkan tontonan debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 kepada masyarakat, Rabu (26/12/2018).Dalam sebuah rapat terbuka yang dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, perwakilan 18 media penyiaran serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terpilih media penyiaran TVRI, RRI, KompasTV serta RTV sebagai penyelenggara bersama debat I yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019.Juga terpilih RCTI, GTV, MNCTV serta INewsTV sebagai penyelenggara debat II, (17 Februari 2019). Serta secara berurutan terpilih penyelenggara media penyiaran untuk debat III (17 Maret 2019), TransTV, Trans7, CNN Indonesia TV, Debat IV (30 Maret 2019), MetroTV, SCTV dan Indosiar, serta Debat V, tvOne, ANTV, BeritaSatuTV serta NET TV.“Jadi sudah terpilih untuk debat pertama dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat kedua dengan tema energy dan pangan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur. Debat ketiga dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial budaya. Debat keempat ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Dan debat kelima dengan tema ekonomi kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri,” kata Ketua KPU Arief Budiman.“Meski demikian televisi lain yang tidak bertindak sebagai penyelenggara dapat melakukan relay acara tersebut,” lanjut Arief.Sebelumnya proses pengundian media penyiaran debat sendiri dilakukan secara adil dan transparan. KPU mempersilakan perwakilan dari lima grup media penyiaran untuk terlebih dahulu mengambil nomor urutan pengundian. Dari nomor urut yang didapat mereka kemudian secara bergantian mengambil kembali nomor sebagai penyelenggara debat.Sesi Penyampaian Visi-Misi Pasangan CalonSementara itu pada rapat yang juga dihadiri Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah ini juga disampaikan rencana untuk memberi ruang bagi tim pasangan calon menyampaikan visi dan misi calonnya kepada masyarakat. Penyampaian visi misi ini direncanakan akan berlangsung pada 9 Januari 2019 atau jelang satu minggu sebelum proses debat berlangsung. Untuk memaksimalkan kegiatan ini sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas, maka prosesnya juga akan disiarkan oleh media penyiaran yang ada di Indonesia. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar ujicoba Sistem Informasi Penguitungan Suara (Situng) di Ruang Sidang Utama, KPU, Jakarta, Kamis (27/12/2018).Melalui ujicoba tersebut, Komisioner KPU, Viryan menekankan pentingnya pemenuhan indikator berdasarkan semangat menghadirkan informasi yang cepat dan terbuka kepada masyarakat."Situng hadir dan dibuat untuk menjawab kebutuhan publik akan hadirnya informasi yang cepat dan terpercaya," kata Viryan Salah satu indikator kecepatan yang harus diupayakan penyelenggara adalah dengan menyelesaikan proses penghitungan sebelum rapat pleno atau selambat-lambatnya sebelum rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan."Kenapa demikian, karena ketika rapat pleno di Kecamatan selesai maka publik akan bersandar pada hasil itu, secara teknis proses pengiriman C1 didahulukan dari dokumen lain mulai dari PPS ke KPPS, kecepatan ini menjadi kunci," sambung Viryan.Lanjut, Pria asal Kalimantan Barat itu menyampaikan bahwa kecepatan pengiriman form C1 juga lebih jauh lagi sebagai cerminan integritas penyelenggara pemilu untuk menghindari kecurigaan pihak-pihak tertentu."Kemudian terkait aspek terpercaya, kebijakan KPU adalah men-scan dan entry angka yang ada dengan sebelumnya melarang penyelenggara merubah mengganti, memanipulasi, data dikirim apa adanya. Hal ini sebagai semangat apabila ada perubahan bisa ada upaya manipulasi dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota," pungkasnya. (Red Bil/foto Dosen)