Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Internalisasi Budaya Kerja di Hotel Hermitage, Jakarta, Kamis (10/1/2019)Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman tersebut bertujuan untuk meningkatkan soliditas dan etos kerja pegawai serta mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Biro SDM KPU selama 2018. "Melalui internalisasi kerja kita bangun kultur disebuah lembaga. Karena perilaku anda akan menjadi cerminan bagi teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota," kata Arief yang hadir didampingi Anggota Evi Novida Ginting Manik, Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Sekjen Arif Rahman Hakim serta Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto dan Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Arief dalam kesempatan itu juga berpesan agar melalui kegiatan ini terbangun pola disiplin, koneksi kerjasama antar biro yang lebih baik serta budaya kerja transparan, profesional dan integritas. "Dan anda (Biro SDM) akan menjadi contoh," tambah Arief.  Hal yang hampir sama disampaikan Evi Novida Ginting Manik yang menganggap internalisasi budaya sangat penting bagi biro-biro di lingkungan KPU, terlebih SDM yang mengurusi kepegawaian. "Kekuatan itu bermula dari SDM yang ada," tutur Evi.Sementara itu Hasyim Asy'ari dalam pesannya meminta Biro SDM memerhatikan tiga hal dari kegiatan internalisasi budaya, mampu membangkitkan semangat orang untuk menggerakkan organisasi, menghadirkan SOP dalam konteks tata kelola birokrasi serta manajemen risiko agar dicermati oleh masing-masing biro. "Pekerjaan kalau tidak dikontrol sesama teman, pimpinan, anak buah, staf dan seterusnya bisa keteteran. Oleh karena itu fungsi pimpinan siapa yang mengontrol, mamanage, pelaksana, harus betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab," kata Hasyim. Sebelumnya singkat, Lucky Firnandy Majanto mengatakan bahwa tujuan lainnya dari kegiatan internalisasi budaya kerja menyiapkan diri menghadapi kerja-kerja di 2019. Ditahun ini biro yang dipimpinnya tersebut memang berkewajiban untuk mempersiapkan proses seleksi anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, melakukan penataan jumlah pegawai, tata laksana, diklat serta kegiatan-kegiatan lain yang ada dilingkungan SDM KPU. (hupmas kpu ri ieam/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Memasuki awal tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus diserang berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Mulai dari berita bohong (hoaks)  tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos sampai batalnya penyampaian visi misi debat pilpres.Isu-isu tersebut pun kemudian ditanyakan sejumlah Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung kepada KPU saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung.Meluruskan informasi yang beredar, Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan satu per satu atas isu yang dewasa ini berkembang. Diawali isu tentang tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos, yang menurut pria 44 tahun direspon dengan langsung melakukan pengecekan ke Kantor Bea dan Cukai di Tanjung Priok dan tindakan ini bukanlah sikap reaktif."KPU menganalisis betul apa yang harus diambil untuk menyikapi itu (isu tujuh kontainer). Itu bukan pertama kali yang ditujukan ke KPU di antara banyak berita bohong KPU merasa yang lain cukup dijawab dengan data dan fakta yang dimiliki KPU. Khusus hoax tujuh kontainer ini KPU merasa disudutkan bahkan KPU di-capture telah menyita satu kontainer. Ini sudah menuduh, ini menurut kami tuduhan serius dan kami bertindak bukan karena cuitan orang per orang dan kami memutuskan untuk melaporkan, kami bukan laporkan orang per orang tapi kami lapor kejadian," tegas Arief di Ruang Rapat Komisi II, DPR, Jakarta, Rabu (9/1/2019).Isu berikutnya terkait pembatalan sosialisasi visi misi capres-cawapres. Arief memastikan lembaganya mengambil keputusan tersebut tidak berdasar pada tekanan pihak manapun akan tetapi KPU mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan ketentuan undang-undang yang berlaku."Sejak awal pertemuan antar tim paslon KPU sudah katakan kalau ini mau dilaksanakan kita harus sepakat akan semua hal. Jadi sejak rapat pertama kita katakan ini bisa terlaksana kalau kita sepakat, pembahasan sampai empat kali rapat. kemudian masih ada ketidaksepakatan, seperti yang dikatakan di awal kalau tidak ada kesepakatan maka kita batalkan," papar pria kelahiran Surabaya itu.Arief pun menyayangkan serangan saat ini bukan hanya kepada lembaga yang dipimpinnya tetapi juga sudah menyerang individu. "Misalnya saya disebut Taipan China, Soe Hok Djin dan seterusnya. Kemudian saya dibilang aneh suara terkecil tapi jadi ketua tapi gambar di sebelahnya bos Taipan China. Ini kan menyesatkan semua. Nah, informasi yang menyesatkan dan merugikan ini kami akan tegas, kami akan lawan," tandasnya. (hupmas kpu ri Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Jelang hari pemungutan suara, aktivitas pelantikan untuk anggota KPU tingkat kabupaten/kota tetap berjalan. Seperti yang terlihat, di Kantor KPU RI, Rabu (9/1/2019), pelantikan berlangsung untuk 20 anggota KPU untuk 4 kabupaten di 4 provinsi periode 2019-2024.Dekatnya pelantikan dan hari pemungutan suara membuat Ketua KPU RI Arief Budiman berpesan kepada jajarannya yang baru dilantik untuk segera bersinergi dengan stakeholder kepemiluan yang lain. Sinergi juga perlu dilakukan di internal KPU kabupaten masing-masing untuk memastikan tahapan masih berjalan sesuai dengan aturan. Dalam kesempatan itu, Arief juga menekankan kepada anggota yang baru dilantik bahwa posisi mereka sebagai penyelenggara sangatlah penting. Bekerja memegang integritas, transparan dan independen adalah hal utama. "Kalau prosesnya baik maka masyarakat pun akan mendapat pemimpin terbaik. Tanggung jawab yang besar maka jangan berpihak kepada siapapun, bekerja dengan soliditas yang bagus," tambah Arief. Untuk diketahui 20 anggota KPU di 4 provinsi yang dilantik berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaud; Kabupaten Tegal; Kabupaten Klungkung; dan Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 167 Sampai Dengan Nomor 168/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 DAN Nomor 170 Sampai Dengan Nomor 171/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 pada tanggal 5 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024.Hadir pada pelantikan ini Komisioner Evi Novida Ginting, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra. Dari Setjen KPU RI hadir Sekretaris Jendral KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto, Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti, serta Jajaran kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di lingkungan KPU.Berikut Daftar Anggota KPU Kab./Kota Periode 2019-2024 sebagai berikut :Provinsi Sulawesi UtaraKab. Kepulauan Talaud :1. Ramly Rauf; 2. Budirman; 3. Jouwy R. Lukas, S.E;4. Andri L.J. Sumolang, S.T.;5. Arilatria Pandesingka, S.Pd.KProvinsi Jawa TengahKab. Tegal1. Nurokhman, M.Si.;2. Muhammad Fasihin, S.E., M.M;3. Himawan Tri P, S.Sos.;4. Adi Purwonto, S.T.;5. Ika Andreias Tuti, S.Pd.I.Provinsi BaliKab. Klungkung 1. Ida Bagus Nyoman Barwata, S.E.;2. Sang Ayu Mudiasih, S.Pd.;3. I Gusti Lanang Mega Saskara, S.H.;4. I Gede Suka Astreawan, S.Sos, M.AP.;5. I Wayan Sumerta;Provinsi Sulawesi BaratKab. Polewali Mandar1. Muslim, S.Pt;2. Munawir Ariffin, S.I.P., M.I.P.;3. Nurjannah Waris, A.Md;4. Andi Rannu, S.Si., M.Si.;5. Rudjanto, S.Kep(humas kpu ri james/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan akan menggelar Debat Perdana antara Pasangan Calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan 02 dalam enam segmen secara adil dan berimbang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Konferensi Pers bersama Tim Kampanye 01 dan 02, Senin (7/1) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Segmen pertama akan disampaikan visi misi dan program, segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan yang telah disusun para pakar/panelis, segmen keempat dan kelima debat antar kandidat dengan pertanyaan yang saling diajukan paslon secara berimbang, dan terakhir segmen keenam ada closing statement kedua paslon. Usai debat, konferensi pers dilaksanakan bersama-sama antara kedua tim kampanye paslon. “Debat ini ada dua segmen pertanyaan dari panelis dan dua segmen pertanyaan dari paslon yang sifatnya tertutup atau masing-masing paslon tidak mengetahui apa yang akan ditanyakan, serta saling menanggapi. Harapan publik terkait pertanyaan tertutup ini masih tersedia dan disajikan dalam debat,” jelas Arief dalam konferensi pers yang didampingi oleh kedua tim kampanye paslon 01 dan 02. KPU juga perlu menjelaskan, tambah beberapa isu sedang gencar menyudutkan paslon 01 dan 02, serta paling banyak menyerang KPU. Pertama, terkait kisi-kisi pertanyaan yang diserahkan kepada paslon, menurut Arief pihaknya menerima masukan dari masing-masing paslon untuk menjaga martabat paslon dari persoalan yang teknis, tidak substantif dan tujuannya menjatuhkan. KPU ingin mengembalikan tujuan utama kampanye, yaitu penyampaian visi, misi dan program kepada masyarakat, sehingga paham dan menggunakan referensi tersebut untuk pilihannya. Kedua, terkait pengurangan jumlah panelis, tutur Arief. Mengingat banyak perdebatan, maka pihaknya bermusyawarah bersama tim kampanye 01 dan 02 untuk mengurangi jumlah panelis. Ketiga, terkait penyampaian visi, misi dan program, KPU sudah membahas bersama kedua tim kampanye paslon. KPU mendesain perlakuan yang sama dan setara, sehingga apabila keliatan tidak sama, maka KPU menghindarinya dan menyerahkan ke masing-masing paslon tempat dan waktunya. “Jadi KPU jangan dituduh macam-macam, bahkan menyerang secara pribadi kepada saya dan komisioner KPU lainnya. Jangan menggiring dan menggulirkan isu-isu negatif, sehingga semua pikiran ikut negatif. Mari kita bangun pikiran positif, sehingga pemilu makin baik dan kredibel,” tegas Arief di depan awak media. Sementara itu, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Paslon 01 Aria Bima menyadari banyak hal yang terungkap di publik dalam pengambilan keputusan bersama dengan KPU dan tim kampanye paslon 02. Hal tersebut juga berasal dari tim paslon 01 yang tidak mengikuti rapat, sehingga Aria Bima berjanji akan menertibkan, mana yang masuk ranah publik dan mana yang menjadi konsensus kesepakatan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Paslon 02 Priyo Budi Santoso memberikan apresiasinya kepada KPU yang tetap memposisikan sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan sesuai aturan. Priyo juga menyayangkan bully yang ditujukan ke KPU seolah-olah pertanyaan debat dibocorkan, padahal itu hasil kesimpulan bersama KPU dengan tim kampanye 01 dan 02. Padahal tujuannya untuk menghindari berbagai tuduhan, maka dikirimkan juga ke semua paslon. (Hupmas KPU Arf/Foto Dosen/ed diR)

Palembang, kpu.go.id - Memasuki tahun pemilu di 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melantik 80 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024.Melalui pelantikan tersebut, Ketua KPU, Arief Budiman mengingatkan jajarannya untuk bekerja dengan baik berdasarkan tiga nilai utama penyelenggara pemilu. Mengingat, pemilu yang akan dihadapi dalam waktu dekat sangatlah penting karena melibatkan personel dan anggaran besar."Seluruh penyelenggara pemilu harus bekerja transparan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kedua anda bekerja profesional dan penuh integritas kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah. Berikutnya anda harus bekerja berdasarkan soliditas, anda sekarang harus menjadi satu kesatuan, harus saling menjaga, kolektif kolegial," tegas Arief di Palembang, Senin (7/1/2019).Kemudian, Arief mengingatkan kepada anggota yang baru dilantik untuk bekerja dengan sepenuh hati meski terkadang tugas yang harus dikerjakan bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah."Jalankan amanahnya dengan baik Insya Allah 5 tahun ke depan ucapan selamat akan anda terima. Mudah-mudahan pelantikan hari ini memberi berkah untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia untuk masyarakat Provinsi Sumsel dan untuk demokrasi di Indonesia," pungkasnya.Untuk diketahui, pelantikan juga dihadiri Komisioner KPU RI, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting ; Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim ; Gubernur Prov Sumsel ; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perwakilan Polda dan TNI ; Ketua dan Anggota KPU Prov Sumsel; Sekertaris KPU Provinsi Sumsel ; serta Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.Berdasarkan SK Nomor 150 s.d 161/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 dan SK Nomor 163 s.d 166/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 sebanyak 80 Anggota yang dilantik berasal dari 16 KPU Kabupaten/Kota yakni :1. Kota Palembang.2. Kabupaten Musi Rawas.3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.4. Kabupaten Ogan Komering Ulu.5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.6. Kabupaten Musi Rawas Utara.7. Kota Lubuk Linggau.8. Kabupaten Muara Enim.9. Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir.10. Kota Pagar Alam.11. Kabupaten Empat Lawang.12. Kota Prabumulih.13. Kabupaten Musi Banyuasin.14. Kabupaten Banyuasin.15. KabupatenbOgan Komering Ilir.16. Kabupaten Ogan Ilir.(hupmas kpu ri bili/foto: dianR/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id – Usai divalidasi dan diapproval oleh perwakilan partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya akan memproduksi surat suara dari desain akhir yang telah ditandatangani oleh peserta Pemilu 2019 tersebut.Menurut Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, proses produksi rencananya akan dilakukan pada pertengahan Januari 2019 atau setelah KPU mendapat kepastian tidak adanya sanggahan dari perusahaan yang tidak terpilih dalam proses lelang. “Jadi desain surat suara hari inilah (yang telah divalidasi dan di approval) yang akan naik cetak mulai pertengahan Januari nanti,” kata Pramono usai Acara Validasi dan Approval Surat Suara untuk Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (4/1/2019).Ruang untuk sanggahan sendiri diberikan KPU sejak 7 Januari 2019. Saat ini Pramono menyebut telah ada perusahaan pemenang lelang sementara yang siap untuk memproduksi surat suara untuk kebutuhan pemilu. “Ruang sanggahan agar proses ini lebih transparan, terbuka dan hasilnya efisien. Nanti kita juga akan sampaikan secara terbuka efisiensi terkait surat suara ini,” tambah Pramono.Usai diproduksi selama 60 hari atau selesai pada 15 Maret 2019, surat suara tersebut nantinya menurut Pramono akan didistribusikan oleh perusahaan pemenang lelang agar disortir oleh KPU ditingkat kabupaten/kota. Selanjutnya dilakukan pengepakan, kemudian disimpan kedalam tiap-tiap kotak suara yang akan dikirim ke kecamatan, kelurahan hingga TPS. “Itu prosesnya satu bulan sebelum 17 April 2019,” tambah Pramono.Pramono memastikan proses ini akan berlangsung tepat waktu, meskipun ada pemunduran proses produksi dua minggu.”Itu sudah masuk dalam range kita jadi meski ada pemunduran dua minggu tidak pengaruhi apa-apa. Jadi itu sudah masuk bagian janji kita,” lanjut Pramono. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)