Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Sebanyak 17 perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ternaung dalam wadah Transparency International Indonesia, Selasa (25/3) mendatangi kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Perwakilan Lembaga Swadaya Masyrakat yang terdiri dari 17 Provinsi di Indonesia mendatangi KPU dalam rangka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah provinsinya masing-masing. Diantaranya NTT, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Banten, NTB, Sulawesi Tengah, Riau dan Aceh.Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Robby Leo Agust dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Wilayah II Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI Didi Suhardi, menerima rombongan sekaligus menjelaskan perihal yang disampaikan oleh perwakilan audience.  Transparency International Indonesia mempunyai agenda Youth Integrity Camp dan Convention dengan maksud dan tujuan Pelibatan Aktivis Muda Dalam Gerakan Antikorupsi Menuju Pemilu 2014.Adapun penyampaian beberapa permintaan sebagai tuntutan, karena dalam pemilu ini kita berbicara persoalan nasib bangsa selama lima tahun kedepan.“Kami datang membawa masalah bukan berarti kami marah, kami datang ingin tahu, oleh karena itu bersama-sama mengunjungi KPU, KPU adalah penyelenggara, bukan sebatas wasit bola semoga tetap berintegritas, melupakan suap dari orang-orang atas,” seru mereka dalam orasinya.Diantara tuntutan dari Transparenc ialah pertama, optimalisasi Pemilu 2014 oleh KPU. Kedua, perbaikan DPT dan pembersihan APK. Ketiga, normalisasi inklusitas Pemilu dengan penyandang disabilitas. Keempat, transparansi anggaran KPU. Kelima, KPU dan Bawaslu menjalankan tugas dan wewenang yang berintegritas sehingga terbentuk sinergi yang baik kepada semua belah pihak.Semua harapan dari para pemuda ini bisa dilaksanakan demi kebaikan negeri, terutama untuk mendapatkan pemimpin yang memajukan bangsa.Terakhir Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Pemilu menyampaiakan jawaban yang sumber datanya diperoleh dari Biro Logistik KPU. Diantaranya, KPU tidak menyediakan alat bantu tunanetra jenis surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota karena beberapa pertimbangan. Pertama, teknis pelaksanaan pembuatan alat bantu tunanetra akan lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Hal ini karena pada jenis surat suara itu terdapat kategori nama calon, nomor partai, gambar partai dan lambang partai. Sehingga jika dibuat, akan membutuhkan ukuran kertas yang lebih besar.Kedua, jenis surat suara tiap daerah pemilihan yang mencapai lebih kurang 2.438 buah. Hal ini akan menyulitkan KPU dalam membuat desain dan cetakan alat bantu tunanetra dari sisi waktu dan produksinya.Terakhir, ini yang lebih menyulitkan di Indonesia, perusahaan cetakan untuk jenis alat bantu tunanetra sangat sedikit. Ini lebih teknis karena alat yang dibutuhkan sangat spesifik. Sehingga akan membutuhkan waktu dalam proses pengadaannya untuk jumlah yang sangat banyak untuk pertimbangan pemilu 2014. (dosen/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi dan penyerahan berita acara rekapitulasi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (Parpol) peserta pemilu, serta stakeholder terkait, seperti Dirjen Adminduk dari Kementerian Dalam Negeri RI. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengungkapkan, rapat ini membahas tentang penyempurnaan dan perbaikan DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, kelengkapan data pemilih seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan  alamat memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/Polri, serta tak dikenal di tempat tinggalnya. "Hari ini, KPU mengundang Bawaslu, perwakilan partai peserta pemilu dan stakeholder terkait untuk berkoordinasi terkait dengan progress perbaikan DPT," kata Husni saat membuka acara yang digelar di Ruang Sidang KPU Lantai 2, Selasa (25/3). Ia juga menjelaskan, penyempurnaan DPT ini merupakan rekomendasi Bawaslu dari rapat pleno terbuka 4 Desember 2013 lalu. Bawaslu merekomendasikan KPU  untuk melakukan penyempurnaan DPT hingga 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Sementara itu, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyampaikan, DPT saat ini sesuai dengan keputusan KPU pada 15 Februari 2014 berjumlah 185.822.507 pemilih, yang terdiri dari 93.056.196 pemilih laki-laki dan 92.766.299 pemilih perempuan. Daftar pemilih ini menurun 789.748 pemilih dibandingkan daftar yang ditetapkan pada 4 November 2013 dengan jumlah 186.612.255 pemilih. Penurunan DPT tersebut disebabkan adanya pemilih yang meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, belum cukup umur, pemilih ganda, pindah domisili, serta tak dikenal, yang semuanya berjumlah 835.323 pemilih. Sedangkan perubahan jumlah yang disebabkan oleh penambahan pemilih sebesar 45.575 pemilih. Pasca dikeluarkannya SK KPU Nomor 240 Tahun 2014 pada 15 Februari lalu, KPU terus melakukan penyempurnaan DPT. Hasilnya, ada sekitar 202.346 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jumlah tersebut terdiri dari 108.540 meninggal dunia, 661 berubah status menjadi TNI Polri, 635 tidak cukup umur, 13.099 tidak dikenal, 41.541 pindah domisili dan 37.870 pemilih ganda. Namun, pemilih tersebut tidak akan mengurangi rekapitulasi DPT pada 15 Februari lalu. Nama pemilih tersebut masih terdapat di DPT dengan tanda arsiran dan keterangan TMS. Terkait dengan NIK invalid,  anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, saat ini jumlah pemilih dengan NIK invalid sudah tak ada lagi dengan adanya update data dari Dirjen Adminiduk hari ini, Selasa (25/3). Sebelumnya, pada 4 November NIK invalid berjumlah 10,4 juta pemilih. Angka ini terus menurun seiring perbaikan dan penyempurnaan data pemilih yang juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Adminduk. Ferry juga menambahkan, meski belum terdaftar di dalam DPT, KPU akan tetap mengakomodir pemilih yang belum terdaftar di DPT. KPU akan memasukkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). "Sampai saat ini, DPK berjumlah 595 ribu pemilih. DPK akan ditetapkan paling lambat 2 April 2014 oleh KPU Provinsi. Saat ini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih melakukan update  DPK hingga 26 Maret 2014," lanjut Ferry. Atas pencapaian tersebut Bawaslu melalui Daniel Zuhron mengapresiasi kinerja KPU dalam penyempurnaan DPT dan meminta Parpol peserta pemilu untuk terus memantau proses penyempurnaan DPT, sehingga dapat mengurangi indikasi adanya kecurangan selama proses pemilu berlangsung. (aa/riz/red. FOTO KPU/dm/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sebanyak 30 Calon Pegewai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, Senin (24/3) menerima Surat Keputusan Sekretariat Jenderal KPU nomor 135/Kpts/Setjen/TAHUN/2014 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Sekretariat Jenderal KPU RI. Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Dra. Farida Fauzia, M.Si yang menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Penempatan tersebut di ruang rapat lantai I gedung KPU Jln Imam Bonjol Jakarta. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama para penyelenggara telekomunikasi memulai tahap awal pengiriman pesan singkat atau SMS secara broadcast kepada seluruh pelanggan layanan komunikasi dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi.Bertempat di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Senin (24/3), Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, didampingi Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang membidang divisi Sosialisasi serta perwakilan dari Bawaslu, memulai kick off pesan broadcast tersebut.Partisipasi para penyelenggara telekomunikasi ini merupakan bagian dari kontribusi mereka dalam rangka turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui pengiriman SMS secara broadcast.Kontribusi para penyelenggara telekomunikasi ini adalah salah satu tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo RI dan KPU RI yang telah ditandatangani pada 16 September 2013, tentang Kerjasama Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014.Isi pesan SMS broadcast yang akan dikirimkan tersebut, berdasarkan materi yang telah disepakati bersama, adalah ”SUKSES PEMILU 2014 ADALAH SUKSES BANGSA. BERIKAN SUARA ANDA PADA 9 APRIL 2014. COBLOS SESUAI PILIHAN ANDA”.Pengiriman SMS ini akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2014.Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialiasi yang dilakukan KPU sangat beragam. KPU selalu mencari cara bagaimana bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada warga bangsa kita, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, hal ini semua tidak bisa dijangkau dengan cara konvensional, dengan komunikasi secara langsung.Ia berharap, program yang diluncurkan hari ini bisa menemukan titik sasarannya dan efektif untuk memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang hari pelaksanaan pemilihan umum legislatif Tahun 2014. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sebanyak 30 Calon Pegewai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, Senin (24/3) menerima Surat Keputusan Sekretariat Jenderal KPU nomor 135/Kpts/Setjen/TAHUN/2014 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Sekretariat Jenderal KPU RI. Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Dra. Farida Fauzia, M.Si yang menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Penempatan tersebut di ruang rapat lantai I gedung KPU Jln Imam Bonjol Jakarta. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama para penyelenggara telekomunikasi memulai tahap awal pengiriman pesan singkat atau SMS, secara broadcast kepada seluruh pelanggan layanan komunikasi dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi. Bertempat di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Senin (24/3), Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, didampingi Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang membidang divisi Sosialisasi serta perwakilan dari Bawaslu, memulai kick off pesan broadcast tersebut. Partisipasi para penyelenggara telekomunikasi ini merupakan bagian dari kontribusi mereka dalam rangka turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui pengiriman SMS secara broadcast. Kontribusi para penyelenggara telekomunikasi ini adalah salah satu tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo RI dan KPU RI yang telah ditandatangani pada 16 September 2013, tentang Kerjasama Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014. Isi pesan SMS broadcast yang akan dikirimkan tersebut, berdasarkan materi yang telah disepakati bersama, adalah ”SUKSES PEMILU 2014 ADALAH SUKSES BANGSA. BERIKAN SUARA ANDA PADA 9 APRIL 2014. COBLOS SESUAI PILIHAN ANDA”. Pengiriman SMS ini akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialiasi yang dilakukan KPU sangat beragam. KPU selalu mencari cara bagaimana bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada warga bangsa kita, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, hal ini semua tidak bisa dijangkau dengan cara konvensional, dengan komunikasi secara langsung. Ia berharap, program yang diluncurkan hari ini bisa menemukan titik sasarannya dan efektif untuk memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang hari pelaksanaan pemilihan umum legislatif Tahun 2014. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)