Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Sejumlah petugas penyelenggara adhoc mengalami musibah, sakit hingga meninggal dunia sebelum, saat dan pasca bertugas di Pemilu 2019. Hingga Selasa, 7 Mei 2019, tercatat ada 440 petugas meninggal dunia sementara 3.668 lainnya jatuh sakit. Berangkat dari fenomena tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima kedatangan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, Anggota Ombudsman Adrianus Meliala, Wakil Ketua Komnas Ham Hairansyah serta Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, Rabu (8/5/2019) untuk membedah sebab terjadinya musibah ini. Menkes Nila F Moeloek mengatakan ada banyak kemungkinan yang mengakibatkan para penyelenggara adhoc sakit bahkan meninggal dunia. Namun dari analisa sementara, berdasarkan laporan dari tiap provinsi, sakit dan meninggalnya para petugas selain karena faktor usia juga karena adanya faktor risiko yang menyebabkan dirinya mudah sakit hingga meninggal dunia. Dia mengambil contoh, DKI Jakarta dimana ada 18 petugas adhoc yang diketahui wafat dan 2.641 sakit. Dari 18 yang wafat diketahui 2 di antaranya berusia 70 tahun, 5 berusia 60-69 tahun dan 8 lainnya berusia 50-59 tahun. “Dan dari mereka diketahui meninggal karena sakit jantung mendadak, gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan,” jelas Nila. Meski begitu Nila juga menyebut faktor kelelahan bukan jadi faktor utama, namun lebih pada kesadaran akan kondisi kesehatan masing-masing atau riwayat penyakit yang mungkin diderita. Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengaku senang dengan kedatangan para ahli dibidang kesehatan dan kemanusiaan ini. Momen pertemuan ini menurut dia dapat menjadi pembelajaran lembaganya dalam menyelenggarakan pemilu yang lebih baik. Arief menyebut bahwa pemilu tidak dapat dilepaskan dari penyelenggara yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Menurut dia tugas yang banyak dan kompleks membuat jajaran penyelenggara ini terkadang lupa menjaga kesehatan. “Mereka (petugas adhoc) bekerja mulai dari menyebarkan form C6 (undangan memilih) ke 300 pemilih, kemudian mengawasi pendirian TPS, paginya bertugas sampai larut bahkan keesokan harinya untuk menyelesaikan rekapitulasi,” ucap Arief. KPU sendiri menurut dia bukan diam dalam menyikapi kondisi yang sudah terjadi ini. Bahkan jauh sebelum pemilu digelar, lembaganya telah berupaya mencegah dengan membuat simulasi dan mengusulkan agar jumlah pemilih di tiap TPS dikurangi dengan tujuan mengurangi beban kerja para petugas adhoc. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (8/5/2019) pagi untuk beraudiensi, membicarakan sejumlah isu strategis kepemiluan yang berkembang dimasyarakat. Rombongan yang dipimpin Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani, diterima Ketua KPU RI Arief Budiman serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Dalam kesempatan itu Benny menegaskan bahwa kedatangannya bersama rombongan Anggota DPD lainnya, Fachrul Razi, Jacob Esau Komigi, Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Sofwat, Syafrudin Atasoge dan Mahmud Idris adalah sebagai bagian dari tugas kelembagaan. Menurut dia banyak hal yang perlu untuk mendapat penjelasan langsung dari KPU, terutama perihal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang ramai diperbincangkan masyarakat. “Dan kami pada kesempatan ini diberikan ruang melihat dapur KPU. Menurut kami tidak ada alasan Situng untuk dihentikan,” ujar Benny. Pada kesempatan itu Benny dan rombongan memang secara khusus menekankan banyak pertanyaan terkait beberapa isu negatif yang menyertai penggunaan Situng, seperti tentang sistem digunakan sebagai pesanan memenangkan kelompok tertentu, server yang berada diluar negeri hingga operator dan petugas Situng yang mempekerjakan orang asing. “Zero persen tidak ada untuk pesanan pihak tertentu. Dan Situng itu hanya guidance (panduan), jadi sulit apabila dijadikan pesanan atau untuk kecurangan sistemik,”  tutur Benny. Dari pertemuan ini DPD RI menurut Benny semakin yakin bahwa KPU dan Bawaslu telah bekerja profesional memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. “Kalau ingin berbuat curang kenapa KPU transparan. Dan Situng ini penting sebagai bagian dari ruang rakyat yang partisipatoris,” tambah Benny. Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman berterimakasih atas kunjungan yang dilakukan Komite I DPD RI ke kantornya. Atas jawaban yang diberikan, Arief mengaku hanya menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi tugas lembaganya sebagai organisasi independen, berintegritas dan profesional. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Keprihatinan akan adanya upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu disampaikan delapan organisasi kepemudaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus,saat beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (7/5/2019). HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI dan Hikmahbudhi sepakat menyebut bahwa upaya mendelegitimasi ini adalah sebuah preseden buruk bagi demokrasi di Tanah Air. “Apalagi latar belakang upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses demokrasi yang sah seperti pemilihan umum,” ujar Ketua HMI Respiratori Saddam Al Jihad saat membacakan pernyataan sikapnya dihadapan Ketua KPU RI Arief Budiman dan Anggota KPU RI, Viryan, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik serta Pramono Ubaid Tanthowi. Dipernyataannya yang lain, disebutkan bahwa tindakan semacam ini perlu dibendung agar demokrasi di Indonesia tidak terjerumus kedalam praktek tidak baik yang menciptakan ketakutan di masyarakat. Berikut delapan poin pernyataan sikap, Cipayung Plus: 1. Cipayung Plus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU karena telah menjalankan tugas dan tanggungjawab secara baik sebagai penyelenggara pemilu hingga saat ini. 2. Cipayung Plus menyampaikan duka yang mendalam bagi para petugas yang dilapangan yang meninggal dunia demi mewujudkan keberhasilan pemilu. 3. Cipayung Plus selalu berdiri bersama KPU sebagai bentuk dukungan moral dan memastikan segala proses dan kerja KPU kedepan dapat terselenggara secara baik, aman, jujur dan transparan. 4. Cipayung Plus menolak segala bentuk upaya delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu serentak, terlebih yang dilakukan secara inkonstitusional. 5. Cipayung Plus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berjuang bersama kelompok Cipayng Plus untuk memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berlangsung aman dan damai. 6. Cipayung Plus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam kerja-kerja mereka kedepan. Hal ini penting agar KPU dapat bekerja secara profesional, tenang dan jjur tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari luar. 7. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas  dilingkungan masyarakat. 8. Meminta TNI/Polri untuk terus bergandengan dengan masyarakat demi mewujudkan persatuan nasional. (hupmas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ditengah kesibukan proses rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggelar pelantikan untuk jajarannya ditingkat provinsi, kabupaten/kota. Pada Senin (6/5/2019) giliran KPU Provinsi Maluku Utara yang menjalani prosesi pelantikan yang dihadiri langsung Ketua KPU Arief Budiman dan Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim. Ada lima anggota yang dilantik, antara lain Pudja Sutamat, Buchari Mahmud, Mohtar Alting, Reni Syafrudin A Banjar serta Safrina Rahma Kamaluddin. Proses pelantikan digelar di Gedung KPU RI dan berlangsung khidmat. Dalam pesannya Arief mengajak jajarannya untuk fokus ditengah tahapan pemilu yang genting. Dia pun mengingatkan pentingnya jajaran KPU tetap menjaga integritas, profesionalitas dan independensinya dalam bertugas. “Integritas dimana KPU tidak memihak kepada siapapun. Profesionalitas menguasai bidang yang dijalani dan independensi bekerja tanpa adanya tekanan,” kata Arief. Arief pun menyampaikan pesan kepada keluarga dari jajaran yang baru dilantik untuk mengikhlaskan anggota keluarganya bekerja, mengabdi bagi bangsa dan negara. Dia menyebut bahwa ucapan terimakasih yang berkesan akan didapat oleh jajaran KPU ketika yang bersangkutan telah menunaikan tugasnya selama lima tahun dengan sukses dan tanpa adanya celah pelanggaran. (hupmas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Mengefektifkan proses rekapitulasi suara untuk hasil pemilihan luar negeri Pemilu 2019, mulai Senin (6/5/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno secara paralel. Terbagi dalam dua panel, penambahan ini diharapkan dapat mempercepat proses rekapitulasi suara pemilu luar negeri yang nantinya akan digabungkan dalam hasil daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II. Berdasarkan hasil pemantauan, sejak pagi Panel I yang berada di Lantai 2 Gedung KPU memulai kegiatan dengan mempersilakan PPLN Tokyo (Jepang) melanjutkan paparan yang telah disampaikan sehari sebelumnya. Setelahnya Panel I yang dipimpin Hasyim Asy’ari didampingi Ketua KPU RI Arief Budiman melanjutkan tugas dengan mendengarkan hasil pemungutan suara yang ada di Tawau (Malaysia). Di Panel II yang berada di Halaman Gedung KPU, pimpinan rapat Anggota KPU RI Wahyu Setiawan tanpa berpanjang kata langsung meminta PPLN Den Haag untuk memaparkan hasil pemungutan suara yang telah disiapkan. Dipanel ini turut mendampingi Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik serta Ilham Saputra. Sebelumnya Arief Budiman telah menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan, untuk mengefektifkan proses rekapitulasi maka rapat akan digelar di dua ruangan berbeda. Arief menyebut bahwa dua panel mendesak dilakukan untuk mempercepat proses rekap yang dalam dua hari terakhir dipandang belum maksimal. KPU sendiri menargetkan mampu menuntaskan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di luar negeri ini pada Rabu (8/5) mendatang. Sementara total berkas dari hasil pemilu di luar negeri mencapai 130 yang berasal dari perwakilan (PPLN) ditiap negara. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Luar Negeri untuk Pemilu 2019 kembali berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (5/5/2019). Rapat pagi langsung dibuka dengan pemaparan hasil pemilu oleh Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Hongkong. “Rekap hari ini melanjutkan, kemarin baru selesai 7 negara, 3 dibacakan semua kemudian ditanggapi para saksi kemudian disahkan. Proses ini terbuka kemudian ada proses koreksi, jika ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai tentu ini yang disebut proses manual rekapitulasi berjenjang ini yang kita gunakan untuk pengumuman hasil pemilu," jelas Komisioner KPU, Ilham Saputra Sama seperti rapat sebelumnya, Ketua PPLN Hongkong, Suganda Suprapto menjelaskan perolehan hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR Dapil II Jakarta. Angka-angka yang disebutkan juga memuat perolehan suara dari masing-masing calon legislatif (caleg) tiap partai berdasarkan nomor urut. Seperti pada pemilihan presiden-wakil presiden pasangan 01 memperoleh suara sebanyak 38.945 dan pasangan 02 memperoleh suara 5.967. Adapun untuk perolehan suara partai politik berdasarkan nomor urut, PKB (1.896), Gerindra (1.175), PDI Perjuangan (10.308), Golkar (1.354), NasDem (442), Garuda (18), Berkarya (133), PKS (624), Perindo (126), PPP (435), PSI (1.082), PAN (211), Hanura (67), Demokrat (407), PBB (49) dan PKP Indonesia (118). PPLN dihadapan para peserta rapat sebelumnya juga menjelaskan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTBLN) serta Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) masing-masing model pemilu. Disampaikan pula berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dihari pemungutan suara. Hadir pada rapat tersebut perwakilan dari peserta pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 serta perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Rapat hari kedua dipimpin oleh Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Turut mendampingi Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota lainnya Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Viryan serta Wahyu Setiawan. (hupmas kpu ri bil-dianR/foto: ieam/ed diR)