Berita Terkini

hanya tes

Jakarta, kpu.go.id - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI menyelenggarakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota se-Indonesia, di Sentul Bogot, 21-27 April 2019. Peserta selama satu minggu mendapat pembekalan materi oleh para tenaga pengajar, antara lain Kepala Bagian Umum dan BMN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Ali Ghozi, Kepala Bagian Keuangan LKPP RI, Selamet Budiharto, Konsultan Pengadaan dan Rantai Pasok RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Arief Hidajat serta Kepala Badan Pelayanan PBJ Prov DKI Jakarta, Blesmiyanda. Peserta sendiri berjumlah 28 orang berasal dari unsur Biro Logistik KPU RI 3 orang, Sekretariat KPU Provinsi 5 orang serta Sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota 20 orang. Ditambah dengan peserta ujian saja sebanyak 4 orang yang berasal dari Biro SDM. Setelah menerima materi selama 3 hari dan melakukan latihan soal selama 1 hari, para peserta mengikuti Ujian PBJ pada Jumat 26 April 2019. Dari 32 peserta ujian, yang berhasil lulus sebanyak 17 orang. Hal ini menaikkan persentase kelulusan KPU yang tahun lalu berada di angka 47% naik menjadi 53%. “Prosentase kelulusan pada Peserta Ujian PBJ di KPU memang sangat menjadi perhatian, maka dari itu dilakukanlah seleksi peserta diklat bagi para pegawai KPU kabupaten/kota yang ingin mengikuti diklat ini, dilakukan di KPU provinsi masing-masing,“ kata Kepala Biro SDM Setjen KPU, Lucky Firnandy Majanto. “Hal ini merupakan upaya untuk memilih hanya pegawai dengan potensi lulus tertinggilah yang akan dikirim menjadi peserta diklat PBJ di pusat,” tambah Lucky. (Biro SDM)

Jakarta, kpu.go.id – Bentuk transparansi atas kerja yang tengah dan telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis (25/4/2019) mengajak lima sekretaris partai politik pendukung pasangan calon (paslon) 02 untuk melihat secara langsung server milik KPU. Kegiatan yang juga diliput oleh media massa cetak, elektronik maupun online ini juga untuk merespon tudingan segelintir pihak, yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang menyebut server KPU berada diluar negeri. “Ini dilakukan semata menjaga dan menjamin pemilu berlangsung luber dan jurdil,” ujar Ketua KPU Arief Budiman usai menerima lima sekretaris. Menurut Arief pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan kritikan dari masyarakat. Namun demikian dia berharap agar masukan dan kritikan tersebut diberikan tidak menyertakan berita bohong. Sementara itu dikesempatan berbeda Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut jika kedatangannya bersama rombongan adalah bagian dari silaturahmi dengan penyelenggara pemilu. Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya penyelenggara pemilu disejumlah daerah pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. “Ini kami diskusikan kenapa sampai banyak. Kami diskusi dan mendapat penjelasan,” kata Muzani. Lebih lanjut dia berharap kedepan proses rekrutmen para penyelenggara pemilu khususnya adhoc dapat menyertakan syarat kesehatan jasmani dan rohani. Dan tidak kalah penting menurut dia agar para penyelenggara dilindungi dengan jaminan asuransi. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR) Transparan, KPU Silakan Sekretaris Parpol BPN 02 Pantau Server Pemilu Jakarta, kpu.go.id – Bentuk transparansi atas kerja yang tengah dan telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis (25/4/2019) mengajak lima sekretaris partai politik pendukung pasangan calon (paslon) 02 untuk melihat secara langsung server milik KPU. Kegiatan yang juga diliput oleh media massa cetak, elektronik maupun online ini juga untuk merespon tudingan segelintir pihak, yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang menyebut server KPU berada diluar negeri. “Ini dilakukan semata menjaga dan menjamin pemilu berlangsung luber dan jurdil,” ujar Ketua KPU Arief Budiman usai menerima lima sekretaris. Menurut Arief pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan kritikan dari masyarakat. Namun demikian dia berharap agar masukan dan kritikan tersebut diberikan tidak menyertakan berita bohong. Sementara itu dikesempatan berbeda Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut jika kedatangannya bersama rombongan adalah bagian dari silaturahmi dengan penyelenggara pemilu. Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya penyelenggara pemilu disejumlah daerah pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. “Ini kami diskusikan kenapa sampai banyak. Kami diskusi dan mendapat penjelasan,” kata Muzani. Lebih lanjut dia berharap kedepan proses rekrutmen para penyelenggara pemilu khususnya adhoc dapat menyertakan syarat kesehatan jasmani dan rohani. Dan tidak kalah penting menurut dia agar para penyelenggara dilindungi dengan jaminan asuransi. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR) rta, kpu.go.id – Bentuk transparansi atas kerja yang tengah dan telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis (25/4/2019) mengajak lima sekretaris partai politik pendukung pasangan calon (paslon) 02 untuk melihat secara langsung server milik KPU. Kegiatan yang juga diliput oleh media massa cetak, elektronik maupun online ini juga untuk merespon tudingan segelintir pihak, yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang menyebut server KPU berada diluar negeri. “Ini dilakukan semata menjaga dan menjamin pemilu berlangsung luber dan jurdil,” ujar Ketua KPU Arief Budiman usai menerima lima sekretaris. Menurut Arief pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan kritikan dari masyarakat. Namun demikian dia berharap agar masukan dan kritikan tersebut diberikan tidak menyertakan berita bohong. Sementara itu dikesempatan berbeda Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut jika kedatangannya bersama rombongan adalah bagian dari silaturahmi dengan penyelenggara pemilu. Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya penyelenggara pemilu disejumlah daerah pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. “Ini kami diskusikan kenapa sampai banyak. Kami diskusi dan mendapat penjelasan,” kata Muzani. Lebih lanjut dia berharap kedepan proses rekrutmen para penyelenggara pemilu khususnya adhoc dapat menyertakan syarat kesehatan jasmani dan rohani. Dan tidak kalah penting menurut dia agar para penyelenggara dilindungi dengan jaminan asuransi. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Usai penyelenggaraan pemungutan suara 17 April 2019, gelombang ketidakpercayaan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata terus dibangun melalui pemberitaan dan isu yang terus dikembangkan. Apabila sebelum pemilu, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dilakukan melalui isu tujuh container surat suara tercoblos, server KPU diluar negeri yang menguntungkan salah satu pasangan calon, pasca hari pemungutan suara isu yang dibentuk untuk menguatkan ketidakpercayaan digelontorkan melalui tudingan kesengajaan kesalahan input scan form C1 kedalam Situng yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon. Menyikapi kondisi yang ada ini, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan, mendatangi KPU, Rabu (24/4) petang untuk melihat dan memastikan langsung profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD juga berkesempatan mengonfirmasi langsung dengan Ketua dan Anggota KPU RI, dan melihat server KPU untuk mengetahui proses pengolahan data dilakukan oleh anak-anak bangsa dalam negeri. “Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini. Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua nggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks,” ujar Mahfud di Gedung KPU, Rabu (24/4/2019). Terkait tudingan KPU sengaja memainkan data Situng dengan cara memanipulasi proses penginputannya, pria yang juga sempat menjabat sebagai Ketua MK tersebut melihat tidak ada sama sekali kecenderungan ke arah sana. Selain jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah TPS keseluruhan, kesalahan input form C1 kedalam Situng juga terjadi untuk perolehan suara pasangan calon presiden 01 dan 02. “Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Tidak mungkin ada kesengajaan,” tambah Mahfud. Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi dukungan moril yang datang dari berbagai elemen masyarakat untuk lembaganya di Pemilu 2019. Sumbangsih pemikiran yang diberikan menurut dia akan menjadi catatan lembaganya dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam ketentuan perundangan. “Kami menerima masukan dan catatan agar penyelenggara pemilu tetap teguh menjalankan tugas-tugasnya,” kata Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Lima hari pasca pemungutan suara, aktivitas pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota kembali berlangsung. Lima orang Anggota KPU Kabupaten/Kota Dairi 2019-2024 serta Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kota Yogyakarta 2018-2023 dan PAW Kota Mataram periode 2019-2024, diambil sumpahnya oleh Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Senin (22/4/2019). Dalam pesannya, Arief menekankan kepada mereka untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing meneruskan proses rekapitulasi suara. “Bahwa anda dilantik disaat tahapan krusial. Terutama KPU Kabupaten Dairi, anda harus mampu bekerja sama dan langsung bekerja, bukan hanya komitmen kerja sama tapi bisa langsung kerja,” tegas Arief. Seperti biasa, Arief juga mengingatkan kepada anggota yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh integritas, transparan, profesional dan solid. “Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) menjadi bagian yang akan dipercaya orang terhadap kinerja kita yang transparan, anda harus punya integrtias jangan ada yang nakal dan main-main, harus kerja profesional, terakhir anda harus tetap solid karena yang meruntuhkan kita bukan dari luar tapi dari dalam," pungkasnya. Untuk diketahui, Pelantikan Anggota KPU Kab/Kota Dairi berdasarkan Keputusan KPU No. 895/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019 dan Pengangkatan PAW Anggota KPU Kota Yogyakarta 2018-2023 dan PAW Anggota KPU Kota Mataram berdasarkan Keputusan KPU No. 904-905/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2019. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menuntaskan kewajiban menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Hingga Senin (22/4/2019), tercatat 1.511 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan ketiga jenis pemungutan dari 2.767 yang harus melaksanakan. “Mudah-mudahan paling lambat sebagaimana ketentuan Undang-undang (UU), tidak lebih dari 10 hari seluruh tindaklanjut terhadap PSU, PSS dan PSL bisa kita laksanakan semua,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers bersama Anggota KPU lainnya, Viryan, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan serta Ilham Saputra di Gedung KPU, petang. Berdasarkan data yang diperoleh daerah yang telah menggelar PSU, Jawa Tengah (3 TPS), Banten (4 TPS), Yogyakarta (2 TPS) serta Bali (1 TPS). Yang telah menggelar PSS, Papua (981 TPS), Jambi (24 TPS) serta Sulawesi Tengah (483 TPS). Untuk yang telah menggelar PSL, Kalimantan Timur (1 TPS) serta Jawa Barat (12 TPS). KPU Wacanakan Santunan Bagi Penyelenggara Tertimpa Musibah Sementara itu dikesempatan selanjutnya, Arief juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah penyelenggara pemilu yang mengalami musibah saat menjalankan tugas sebagai KPPS, PPS maupun PPK di Pemilu 2019. Total hingga Senin (22/4) pukul 15.00 WIB jumlah penyelenggara yang meninggal dunia mencapai 90 orang sementara luka-luka 374 orang. Mereka tersebar di 19 provinsi yang ada di Indonesia. Tindaklanjut dari situasi yang ada, KPU melalui Setjen akan bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan santunan bagi mereka yang mengalami musibah. Usulan yang akan disampaikan antara lain bagi mereka yang meninggal dunia pada saat bertugas akan mendapat Rp36 juta, cacat (tergantung jenisnya) Rp30 juta, serta luka-luka Rp16 juta. “Kami akan bahas dengan Kemenkeu termasuk mekanisme pemberian, anggarannya dari pos anggaran mana yang KPU bisa melakukan penghematan untuk membiayai ini,” jelas Arief. Berhati-hati dan Sigap Apabila Salah Input Dikesempatan selanjutnya, KPU menurut Arief juga telah menyelesaikan input data 16,4% hingga pukul 15.00 WIB. Terkait adanya kejadian salah input data, pihaknya akan lebih berhati-hati dan segera melakukan koreksi apabila ada kesalahan. “Dan mengingatkan KPU provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan monitoring, supervisi agar kesalahan input tidak terjadi lagi,” tutup Arief. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)