Berita Terkini

Jakarta,kpu.go.id- Dengan berakhirnya penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Minggu (25/5) malam, diharapkan seluruh peserta Bimtek segera menyinkronkan data pada masing-masing daerah sesuai dengan provinsinya. Hal ini karena selama tiga hari, seluruh peserta Bimtek telah melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk gelombang tahap dua di Hotel Grand Sahid, Jakarta.Gelombang dua tersebut terbagi dalam tiga kelas diantaranya, kelas 1D terdiri wilayah Provinsi NTT dan Kab/Kota, Provinsi Kalsel dan Kab/Kota, Provinsi Jateng dan Kab/Kota, Provinsi Babel dan Kab/Kota, Provinsi Aceh dan Kab/Kota, Provinsi Sumbar dan Kab/Kota. Kemudian kelas 2E terdiri wilayah Provinsi Jatim dan Kab/Kota, Provinsi Sulsel dan Kab/Kota, Provinsi Kalteng dan Kab/Kota, Provinsi Malut dan Kab/Kota, Provinsi Kepri  dan Kab/Kota, dan kelas 3F terdiri wilayah Provinsi Pabar dan Kab/Kota, Provinsi Jambi dan Kab/Kota, Provinsi Sultra dan Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota.Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Riskiyansyah, memberikan pengarahan kepada peserta untuk pembagian tugas-tugas yang ada dalam Bimtek. “Saya informasikan untuk anggota KPU/KIP Provinsi dan serta operator Sidalih KPU/KIP Provinsi yang selama tiga hari tergabung dalam tahap dua di Hotel Grand Sahid untuk segera bergabung menuju Hotel Borobudur bersama-sama KPU/KIP Provinsi seluruh Indonesia merekap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP),” ungkapnya.Ia menambahkan seluruh jajaran lembaga KPU, baik tingkat pusat, provinsi dan kab/kota harus lebih produktif lagi dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada.“Khusus KPU Provinsi untuk lebih memperhatikan lagi kabupaten/kota di daerahnya karena masih banyak yang belum selesai dan itu untuk menjadi perhatian kita semua,” pesan Ferry.Menyikapi adanya data ganda, Ferry berpesan, Berita Acara (BA) yang kita punya masih ada perbaikan. Sedangkan data ganda pada Sidalih sudah selesai. Jadi bagi yang belum dibereskan harus segera membereskan. “Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat ini sedang kita upayakan dipercepat dengan syarat bagi setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membereskan data-data yang belum beres. Jika ada permasalahan teknis yang sifatnya kebijakan agar KPU Provinsi segera berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,” jelas Ferry.“Kita siapkan tenaga dan pikiran untuk perbaikan dan snap shot 14 hari sebelum hari “H”, dan informasikan kepada kami dan stakeholder yang terkait, serta mohon kita tidak mengenal hari libur sampai hari “H” nanti,” tegasnya.Terkait masalah anggaran, jika memang perlu untuk konsultasi, Ferry berpesan agar segera dikonsultasikan ke KPU RI agar bisa dilakukan revisi secepatnya. “Dengan komitmen kita semua untuk memiliki data yang lebih akurat untuk suksesnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014,” pungkas Ferry mengakhiri sambutannya. (dosen/red.FOTO KPU/dosen/hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Jelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum hendak rampungkan lelang kebutuhan logistik. Pembukaan penawaran harga dengan melakukan koreksi aritmatik ini berlangsung pada 21-25 Mei 2014, untuk lelang surat suara Pilpres. Acara ini diikuti oleh sekitar 50 orang panitia lelang dari Sekretariat Jenderal KPU, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Logistik KPU Drs. Boradi. Adapun item lelang kebutuhan logistik lainnya adalah formulir dan hologram, tinta, serta template braille, yang digunakan untuk pemilih dengan keterbatasan pengelihatan. Dalam perjalanan proses lelang untuk item formulir dan hologram telah memasuki tahap pembukaan penawaran dan pembuktian kualifikasi. Sedangkan untuk tinta Pemilu sudah memasuki tahapan pengumuman pemenang sambil menunggu masa sanggah bagi perusahaan yang tidak lolos.“Dalam duapuluh hari direncanakan barang-barang sudah tiba di kabupaten/kota masing-masing provinsi,” ungkap Rohim Noor, saat menjawab pertanyaan dari salah satu panitia rapat. Sementara untuk surat suara Pilpres, yang dibagi dalam 15 paket berdasarkan regional, sedang dalam tahap pembukaan penawaran harga dan koreksi aritmatik. Tercatat tujuh konsorsium perusahaan yang telah memasukan penawaran untuk lelang surat suara Pilpres. Yang dimaksud dengan konsorsium di sini adalah gabungan perusahaan yang mengikuti suatu proyek pekerjaan tertentu. Ada beberapa hal berbeda dalam proses lelang Pemilu untuk surat suara. Masing-masing konsorsium yang mendaftar mengirimkan dua penawaran, yakni penawaran untuk surat suara dengan dua pasangan calon dan kedua untuk tiga pasangan calon.  Koreksi Aritmatik merupakan suatu proses yang dilakukan dalam tahap evaluasi setelah dilakukannya pembukaan penawaran dalam suatu proses lelang. Kegunaan koreksi aritmatik untuk mencocokan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (dari perusahaan) disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan lelang. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dan harga satuan akan dilakukan pembetulan oleh panitia lelang dengan tidak merubah harga satuan yang ditawarkan perusahaan. (dam/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan dokumen hasil verifikasi bakal pasangan calon presiden (capres) dan wakil calon presiden (cawapres) kepada koalisi partai politik pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Sabtu (24/5). Penyerahan dokumen tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada pukul 18.15 WIB di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29 jakarta.Ketua KPU, dalam pengantar acara penyerahan berkas, mengatakan bahwa kedua pasangan bakal capres dan bakal cawapres masih harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap. Karena itu, ia berharap tim sukses kedua bakal pasangan calon dapat melengkapi dokumen yang kurang sebelum Hari Selasa, 27 Mei 2014. “Kesimpulan untuk tahapan ini (verifikasi), dokumen yang diserahkan oleh kedua bakal calon belum lengkap secara keseluruhan, masih memiliki catatan-catatan yang perlu dilengkapi. Tidak terlalu berat atau sulit untuk dipenuhi, asal dikerjakan. Kita (KPU) berharap waktu atau masa perbaikan (24-26 Mei) yang ada ini dapat dimanfaatkan oleh partai pengusung untuk melengkapi dokumen,” tutur Husni.Terkait hasil pemeriksaan medis, Husni menyampaikan, kedua pasangan bakal capres dan cawapres peserta Pemilu Presiden dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara mandiri dan baik. “Hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh tim independen bentukan KPU, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri dan baik,” jelasnya.Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, telah diatur, setelah masa pemberitahuan secara tertulis tentang hasil verifikasi berkas bakal pasangan calon, masih ada beberapa tahapan hingga penetapan pasangan calon serta pengambilan dan penetapan nomor urut. Tahapan-tahapan tersebut yakni, masa perbaikan berkas kelengkapan persyaratan pada 24-26 Mei, penyerahan perbaikan berkas pada 25-27 Mei, verifikasi hasil perbaikan berkas pada 26-29 Mei, pemberitahuan tertulis hasil verifikasi berkas perbaikan pada 28-30 Mei, penetapan pasangan calon pada 31 Mei, dan terakhir pengambilan dan penetapan nomor urut pasangan calon pada 1 Juni 2014. (ris/FOTO KPU/ris/Hupmas)*Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pengundian atas media televisi yang berhak menayangkan acara debat pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Sabtu (24/5). Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 tersebut dipandu oleh Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah.Dari hasil pengundian yang dilakukan, debat capres yang pertama (8/06/2014) akan ditayangkan oleh SCTV dan BeritaSatu. Kemudian debat cawapres pertama (15/06/2014) akan ditayangkan oleh Metro TV dan Bloomberg, debat capres kedua (22/06/2014) oleh TV One dan ANTV, serta debat cawapres kedua (27/06/2014) ditayangkan oleh RCTI dan MNC Group. Sedangkan untuk acara debat gabungan pasangan capres dan cawapres, yang direncanakan akan berlangsung pada 5 Juli 2014 mendatang, akan ditayangkan oleh TVRI dan Kompas TV. Jadwal penayangan tersebut disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana pelaksanaan debat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan ketentuan dua kali untuk capres, dua kali untuk cawapres, dan satu kali untuk pasangan capres-cawapres.Komisioner KPU Sigit Pamungkas menerangkan, tema dan konsep debat yang nantinya akan diurai harus mendapatkan persetujuan dari pasangan capres dan cawapres, karena hal tersebut tercantum dalam peraturan pelaksanaan acara debat capres-cawapres. “Tema debat harus disetujui oleh pasangan calon, dan beliau (pasangan capres-cawapres) tidak keberatan atas konsep media dalam menggarap acara debat yang nantinya akan dijalankan, sehingga nantinya acara ini dapat berjalan menarik dan informatif, sekaligus tidak memicu sentimen negatif dari audien tandas nya.Sementara itu Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap, acara debat capres-cawapres ini nantinya dapat ditayangkan oleh semua media televisi, baik secara langsung ataupun me-replay dari stasiun TV pelaksana acara debat, sebagai wujud kerjasama dan kepedulian media dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (ris/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)

Jakara, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Bimtek Teknis (Bimtek) pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bimtek ini diselenggarakan berkaitan dengan tahapan penyusunan data serta memastikan data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 untuk menghasilkan data berkualitas.Kegiatan yang berlangsung 23-26 Mei 2014 ini dibagi menjadi dua  tahap, pertama bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Sedangkan tahap kedua berlokasi di Hotel Grand Sahid Jakarta.Peserta Bimtek terdiri dari masing-masing satu orang anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi pemutakhiran data pemilih, serta satu operator Sidalih KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Bimtek pemutahiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  2014 ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi Anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi pemutakhiran data pemilih serta operator Sidalih KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, khususnya penggunaan fitur SIDALIH dalam pemutakhiran data Pemilihan Presiden Wakil Presiden (PPWP) 2014.Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh peserta Bimtek atas kerja kerasnya dalam Pileg 9 April lalu. “Dengan rasa bahagia saya sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada semua peserta yang telah membantu dan bekerja keras terkait penyelenggaraan Pileg 2014 yang telah lalu. Saat ini kita sedang dalam berproses hukum di Mahkamah Konstitusi,” ungkap FerryIa menambahkan, evaluasi yang saat ini perlu disinkronkan adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah, terutama terkait NIK ganda. “Saya informasikan, masalah NIK ganda ini masih banyak sekali, berkisar hingga sembilan juta NIK. Untuk Pemilihan Umum Presiden yang akan datang, saya harapkan kita lebih baik lagi dan lebih bersinergi dalam pekerjaan, sehingga tidak akan kita temukan lagi kesalahan yang serupa. Jadi, hingga hari Senin ke depan marilah kita samakan persepsi, dalam Pilpres ke depan saya harapkan terkait data pemilih tidak ada lagi yang menggugat,” papar Ferry.Dalam kegiatan ini ia juga mengungkapkan harapannya untuk menyatukan persepsi agar bersinergi dan dapat lebih baik lagi dalam bekerja sama antara Sekretariat dan Komisioner. “Perlu saya ingatkan bahwa dulu kita menyiapakan pemutahiran dalam waktu satu setengah tahun, namun saat ini hanya satu setengah bulan. Maka dari itu saya harapkan kita harus lebih baik lagi. Saya harapkan untuk Pilpres ini kita harus cek keakuratanya sampai tingkat bawah. Jangan ada yang terlewat, serta pastikan Kabupaten/Kota memastikan Daftar DPS di daerah masing masing dan bagi yang belum menyelesaikan diharapkan dapat segera menyelesaikanya, terutama daftar pemilih kusus dan tambahan (DPKTB) dan ditambah dengan usia pemilih Pemula,” terang Ferry. Ia juga berpesan agar data yang masih nihil dalam Sidalih  harus benar-benar dipastikan bersih, selesai dan tidak ada masalah lagi. Disamping itu juga diharapkan lagi tidak ada keraguan terhadap Sidalih dengan segala kekuranagan dan kelebihanya. “Dalam hal menyusun data pemilih ini saya harapkan benar-benar kita implementasikan dengan ketentuan yang ada. Kita juga harus paham, paling tidak mengerti sedikit terkait IT walaupun masih banyak kekurangan disana sini,” jelasnya. Terkait data ganda terutama NIK, Ferry berharap agar daerah satu dan daerah lainya bisa bersinergi sehingga data yang sudah pindah ke daerah lain harus sudah dihapus di daerah awal. “Kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada provinsi untuk mengecek ke Kabupaten/Kota agar data yang ada sudah benar benar akurat. Kita harus yakinkan bahwa data kita kali ini lebih baik dari data Pileg dan saya harapkan Pilpres yang akan datang ini bisa berjalan dengan baik,” imbau Ferry. (dosen/red.FOTO KPU/dosen/hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menerima dokumen hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dari Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin di lobby Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/5) malam.Husni mengatakan, hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani terhadap dua bakal pasangan calon itu akan digunakan untuk mengambil kesimpulan pada penilaian terhadap kemampuan kesehatan masing-masing bakal capres dan cawapres.“Dalam kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada PB IDI, sekaligus kepada tim pengarah, pemeriksa dan manajeman RSPAD yang telah bekerja keras menuntaskan tugasnya,” ujar Husni.Selain Husni, hadir pada serah terima itu Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, tim dokter pemeriksa, serta wartawan cetak maupun elektronik. (ook/ lia/red. FotoKPU/ook/humas)