Berita Terkini

Jambi, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Minggu (7/6), melakukan launching Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak 9 Desember 2015 di halaman Kantor Gubernur Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman serta diikuti Ketua dan para Komisioner KPU Provinsi Jambi dan seluruh Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.  Hadir pula para steakholder terkait, di antaranya Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Zola, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, Kepolisian Polisi Daerah (Polda) Jambi, pimpinan partai politik peserta pemilu, para undangan dan masyarakat Kota Jambi. Dalam sambutannya, Komisioner KPU Arief Budiman menerangkan seputar hal baru dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015, antara lain pilkada kali ini hanya akan berlangsung satu putaran. Ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang berlangsung selama dua putaran. Kemudian mengenai pencalonan, calon kepala daerah yang akan mendaftarkan dirinya ke KPU harus mendapat persetujuan dari DPP Partai Politik. “Jadi bapak ibu mengikuti dinamika politik, sampai saat ini masih ada dua partai politik yang kepenguruasannya sedang disengketakan di pengadilan. Jadi kami di Jakarta juga berharap, proses sengketa ini dapat segera diselesaikan,” ungkap Arief.Arief menerangkan, KPU membuat sistem, cara, dan strategi agar pilkada ini tidak hanya berkualitas tapi juga berintegritas. “Jadi dalam banyak hal dan tahapan, kami (KPU) sangat transparan. Mulai dari sistem pencalonan, semua terbuka semua bisa diakses. Kemudian kita punya Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang semua orang bisa mengakses, berapa jumlah pemilih, dimana tinggal dan TPSnya semua bisa diakses. Kita juga punya sistem penghitungan suara yang namanya Situng. Data dari TPS bisa diakses oleh siapapun,” papar Arief.Ia berharap KPU Jambi dan seluruh KPU Kabupaten/Kota tetap menjaga sistem yang telah dibangun ini untuk digunakan dalam Pilkada serentak 2015. Dengan demikian publik bisa mengakses dan menghitung hasil pilkada bukan dari tingkat provinsi saja, melainkan sejak dari tingkat TPS. Untuk menjaga situasi yang kondusif dan damai pasca pilkada, Arief mengusulkan ada semacam seremoni atau winning speach setelah hasil pilkada diumumkan. “Silakan diatur di mana tempatnya, apakah di kantor KPU atau dimana. Apalagi sekarang aturannya, kalau perbedaannya terlalu jauh maka tidak bisa menggugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau perbedaan itu lebih dari 2% itu tidak bisa (digugat di MK). Jadi range-nya setengah persen, satu persen, satu setengah persen sampai dengan dua persen. Jambi masuk dalam kategori satu setengah persen,” ujar Arief.Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi H.M. Subhan menerangkan bahwa pada Pilkada serentak gelombang pertama 2015 ini Provinsi Jambi akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilhan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di empat Kabupaten/Kota di empat kabupaten serta satu kota. Kabupaten/KOta yang akan menggelar Pilkada 2015 itu adalah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Batanghari, dan Kota Sungai Penuh. Ia menegaskan, KPU Provinsi Jambi siap melaksanakan pilkada serentak mulai dari segi anggaran serta pembentukan PPK dan PPS. “Yang kami lakukan rekruitmen beberapa waktu lalu. Alhamdulillah sudah terbentuk, sudah kami lantik dan kami berikan pembekalan-pembekalan berupa bimbingan teknis dan orientasi tugas di tingkat desa maupun kecamatan,” ujar Subhan.Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Jambi untuk menyukseskan Pilkada serentak ini. Selain itu ia juga berharap tercipatanya suasana yang kondusif, sejuk, dan tenang dalam Pilkada serentak 2015. “Kemudian mari kita sambut pilkada ini dengan suasana senang dan kegembiraan. Karena ini adalah pesta demokrasi rakyat Jambi. Untuk itu jangan kita ciptakan suasana yang tidak kondusif, seperti saling memfitnah atau merendahkan satu sama lain,” harapnya.Maskot dan Jingle Pilkada Serentak Provinsi JambiSeperti diketahui, Provinsi dan lima kabupaten di Jambi merupakan daerah yang akan turut menggelar Pilkada Serentak 2015. Dalam peluncuran pilkada serentak ini juga diperkenalkan Maskot dan Jingle Pilkada Serentak Provinsi Jambi yang didapatkan melalui hasil sayembara cipta maskot dan jingle yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jambi. Selain itu diumumkan pula pemenang KPU Award untuk tingkat Provinsi.Sebagaimana diumumkan oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi Desi Arianto pemenang sayambera maskot Pilkada Jambi diraih oleh Edi Darma dengan nama Mang Koro (Kotak Suaro). “Maskot ini akan digunakan untuk sosialisasi pilkada di setiap tahapannya dan ini juga akan digunakan nantinya untuk Pilkada tahap pertama 2015, tahap kedua 2017, dan tahap ketiga 2018,” terang Desi. (bow/red. FOTO KPU/ris)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengadakan pertemuan rutin bulanan membahas persoalan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015, Jumat (5/6).Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh komisioner (KPU) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak (Bawaslu), Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim  dan Bawaslu serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan pertemuan tersebut membahas persiapan penyelenggaraan pilkada, dimana dari perkembangan yang ada, KPU telah sampai pada proses fasilitasi anggaran daerah yang memadai.“Namun masih ada 14 (empat belas) Kabupaten/ Kota yang anggaran belum cair, selebihnya sudah cair,” ungkap Ketua KPU.Kemudian dibahas pula bagaimana agar pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu di kabupaten/kota dan provinsi bisa berjalan efektif.Pada intinya pembahasan ini bersepakat bahwa pengawasan tidak boleh berhenti, karena ditingkat provinsi bawaslu bersifat permanen dan ditingkat kabupaten/kota proses rekrutmen anggota panwas-nya sudah selesai dan ini bisa dikelola oleh provinsi, sehingga boleh dikatakan bahwa persiapan pilkada serentak ini sudah memadai dan tetap berjalan sebagaimana agenda yang dijadwalkan berdasarkan peraturan KPU nomor 2 Tahun 2015.Sedangkan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengutarakan, “Ini adalah rapat rutin sebulan sekali, karena KPU, Bawaslu dan DKPP tiga institusi tapi berada dalam satu kesatuan sistem kelembagaan penyelenggaraan pemilu, tentu yang menyelenggarakan pemilu hanya dua KPU dan Bawaslu, DKKP pendukung saja, tetapi DKPP bertugas mengawasi integritas keterpercayaan dari pelaksana-pelaksana, mulai dari KPU dan jajaran maupun Bawaslu dan jajaran,” urai Jimly.DKPP berharap persiapan pemilihan kepala daerah ini dapat tuntas. DKPP juga mengingatkan semua jajaran KPU dan Bawaslu harus belajar dari kasus pilpres dan kasus pileg nasional bahkan pemilihan kepala daerah sejak 2012 ketika DKPP dibentuk.Ketua DKPP berharap kepada penyelenggara pemilu seluruh Indonesia harus berhati-hati menjaga  kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan adil, menjaga prinsip-prinsip kode etik.“Penyelenggara pemilu seluruh Indonesia harus berhati-hati menjaga kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan adil, menjaga prinsip-prinsip kode etik yang sudah tertulis, maupun sense of ethics yang ada dalam hati masing-masing, kita ingin pemilihan kepala daerah ini berjalan lebih baik dari masa-masa yang lalu dan kita ingin menghasilkan kepala daerah yang betul-betul bisa dipercaya oleh rakyat,” lanjut Jimly. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi/ KIP Aceh Kamis, (5/6) melanjutkan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Periode II Tahun 2015.Rapim yang dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 3 s/d 5 Juni 2015, setelah acara Penyerahan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU seluruh Indonesia. Agenda hari ketiga Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Periode II Tahun 2015, difokuskan pada issue perkembangan persiapan pilkada secara umum, diantaranya menyangkut Pembentukan Badan Adhoc, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta pelaksanaan tahapan pilkada.Sebagai tindak lanjut atas NPHD antara KPU daerah dan pemerintah daerah, KPU meminta laporan perkembangan dan pelaksanaan anggaran tahun 2015 kepada KPU Provinsi /KIP Aceh.Acara yang dihadiri seluruh komisioner (KPU) RI, Sekretaris Jenderal KPU serta Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro dilaksanakan di gedung (KPU) RI ruang sidang utama lantai II Jalan Imam Bonjol  No. 29 Jakarta. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Memperingati Isra dan Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW, Masjid Nuruttaqwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pengajian dengan tema Makna Spiritual Isra Mi’raj dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H, dengan menghadirkan ustadz yang kondang dengan slogan “jamaah..oh..jamaah..”, Nur Maulana, Kamis (4/6).Pada sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim mengatakan, pengajian yang digelar ini penting untuk membina spiritual Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Sekretariat Jenderal KPU.“Pembinaan ketaqwaan bagi umat muslim yang ada di KPU, untuk menciptakan SDM yang profesional dan berintegritas demi mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas.  Hal Ini juga sesuai dengan visi KPU,” ujar Arief.Kedepannya, Arif berharap, siraman rohani ini akan menambah semangat dan motivasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas yang diemban setiap harinya.“Semoga budaya tepat waktu dan disiplin yang tengah kita upayakan akan bisa menjadi semakin lebih baik lagi kedepannya,” Lanjutnya.Dalam ceramahnya, Ustadz Maulana menekankan pentingnya mempercayai dan makna spiritual yang ada dibalik peristiwa Isra dan Mi’raj. “jika sesuatu yang dahsyat yang tidak mungkin masuk dalam pikiran kita, tapi ketika kita memikirkan dan mempercayainya, itu adalah iman.” jelas Maulana.“Karena iman itu mendahului akal, dan hanya orang berakal yang bisa beriman. Hebatnya Iman, lebih tinggi daripada akal. Kalo ditelaah, Mahasuci Allah SWT yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi’raj,” pungkasnya. (ook/red. FOTO KPU/arf/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Sehubungan telah dimulainya tahapan Pemilukada serentak Tahun 2015 dan dalam menunjang kegiatan tersebut, maka disampaikan sebagai berikut:Surat Edaran Nomor 289/KPU/VI/2015 klik disini (ajg)

Jakarta, kpu.go.id- Jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Yuswandi A. Temenggung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik berjumlah 102.068.130 jiwa, Rabu (03/6).“Jumlah data berdasarkan catatan yang diberikan kepada kami, jumlah DP4 nya adalah 102.068.130 jiwa,” tutur Husni saat beri sambutan pada Serah Terima DP4 antara Kemendagri kepada KPU di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta.DP4 itu akan digunakan KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 224 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup), 36 Kota yang akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota (pilwakot), dan 48 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilbup dan pilwakot tetapi mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi. Total DP4 itu akan digunakan untuk menyusun DPT di 308 kabupaten/kota yang menggelar pemilihan.Setelah diterima, KPU akan melakukan sinkronisasi DP4 Pilkada 2015 dengan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Kemudian akan diteruskan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing daerah.Selanjutnya PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih, penambahan dan pengurangan jumlah sesuai dengan kondisi nyata lapangan. “Setelah kami terima DP4, kami akan mengolah dan mengelolanya, bagi yang sudah akurat tidak akan dikurangi, tapi kalau yang belum akurat akan ditindaklanjuti agar akurat,” kata Husni.“Misal petugas kami didaerah menemukan orang yang bersangkutan tidak lagi tercatat sesuai domisilinya maka akan dikonfirmasi. Apakah dia pindah permanen atau tidak permanen. Kalau permanen dikeluarkan dari data, tapi kalau tidak permanen dan yang bersangkutan ada di domisilinya pada hari pemungutan suara, maka tidak dikeluarkan dari daftar pemilih,” lanjutnya.Hasil pemutakhiran itu akan diproses lebih lanjut menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya KPU akan mengumumkannya untuk menghimpun respon masyarakat. jika telah akurat dan diterima oleh public DPS itu akan disusun menjadi DPT Pilkada serentak Tahun 2015.Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, berharap fasilitasi pemerintah dan KPU dapat dimanfaatkan secara penuh oleh pemilih.“Dalam kesempatan ini kita (pemerintah) sangat berharap semua penduduk yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Yuswandi.Ia mengimbau kepada penyelenggara pemilihan agar dapat menggelar pemilihan sesuai asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.“Kepada penyelenggara, semoga dapat melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015 ini secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kita berharap forum ini (pemilihan umum) dapat menghasilkan kepala daerah yang betul-betul berkualitas, berkompetensi, integritas dan punya kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitasnya,” imbuh Yuswandi. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)