Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Halalbihalal untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadhan, Rabu (22/7). Halalbihalal tersebut diikuti oleh komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim, komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Anna Erliyana, Sekjen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gunawan Suswantoro serta  jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI.Mengutip ayat ketigabelas surat Al-Hujurat, Ketua KPU RI, Husni kamil Manik mengingatkan semua pihak untuk tidak merasa lebih baik dibandingkan dengan orang atau golongan lain.“Dalam ayat ketiga belas surat Al-Hujurat menyatakan bahwa soal kemuliaan itu adalah persoalan ketaqwaan, dan ketaqwaan Yang Maha Kuasa-lah yang bisa menilainya. Seseorang tidak boleh menyatakan dirinya lebih baik dari orang lain,” tutur Husni.Husni berharap, dengan halalbihalal tersebut seluruh pihak mampu introspeksi diri, bahwa semua orang merupakan mahluk sempurna yang sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.“Halalbihalal yang kita selenggarakan ini hendaknya bisa membuat kita introspeksi diri masing-masing bahwa kita bukanlah orang yang paling mulia dengan jabatan apapun yang kita sandang, tapi kita adalah sesama makhluk tuhan yang diciptakan sama,” kata dia.Oleh karena itu, Husni secara kelembagaan menyampaikan untuk saling memaafkan untuk menjaga ibadah yang selama bulan Ramadhan telah dijalankan dengan khusyuk.“Mari kita sama-sama saling memaafkan, sehingga di hari kemenangan ini kita termasuk dalam golongan pemenang setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa untuk menyucikan diri,” ujar Husni.Tiga Pegangan HidupAkademisi, dan pakar ilmu ekonomi syariah, Adiwarman Azwar Karim yang diundang dalam halalbihalal KPU menjelaskan bahwa Imam Ghazali memberikan tiga hal yang dapat dijadikan pegangan hidup.“Yang pertama kata Imam Ghazali, Takhalli, yang maknanya keluarkan semua yang buruk-buruk, tinggalkan yang haram, yang makna lainnya jujur. Jujur dalam islam ada dua maknanya, siddiq, jujur pada tuhan, sami’na wa atho’na apa yang diperintah Allah, ikuti. Jujur pada manusia, amanah,” jelasnya.Selain jujur, Adiwarman mengutarakan bahwa sifat cerdas dan bertingkah laku yang terpuji merupakan pegangan hidup kedua dan ketiga yang perlu dimiliki oleh tiap orang.“Kedua Tahalli, isi hati dengan hal yang baik-baik. Dalam sifat manusia artinya cerdas, cerdas memahami situasi (fathanoh) dan cerdas meyakinkan orang lain (tabliqh). Yang ketiga adalah Tajalli, hiasi hati dengan yang indah-indah. Apa itu? Akhlaqul karimah, perilaku yang baik. Bapak ibu sekalian, jika kita ingin orang yang hatinya keras jadi lembut, kuncinya satu, akhlaqul karimah. Mudah-mudahan dengan halalbihalal, dengan akhlaqul karimah, tidak lagi ada dendam. Allah mengatakan, tebarkan kasihku dimuka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang ada dilangit,” pungkasnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- "Inna Lillaahi Wainna Illaihi Roji'un" telah meninggal dunia Drs. H. Iwan Bin Mustofa pada Sabtu (18/7) pukul 22.43 WIB di RS. Karya Bhakti Bogor, pada usia 49 tahun. Almarhum adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Biro Sumber Daya Manusia. Jenazah akan dikebumikan pada Minggu (19/7) pukul 13.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perum Pura.Segenap keluarga besar di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian almarhum. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi-NYA, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin 

Jakarta, kpu.go.id- Daftar Susunan Kepengurusan 10 (sepuluh) Partai Politik Tingkat Pusat yang dinyatakan SAH berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang menjadi salah satu dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan proses pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015.Untuk kepengurusan Partai GOLKAR dan PPP belum dicantumkan dikarenakan masih menunggu ketentuan yang akan diberlakukan terhadap Partai Politik tingkat pusat yang masih bersengketa, yang diatur dalam Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada.Surat Pengantar Ketua KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 perihal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik klik disiniDaftar Susunan Kepengurusan 10 (sepuluh) Partai Politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham:NasdemPKBPKSPDIPGerindraDemokratPANHanuraPBBPKP Indonesia

Jakarta, kpu.go.id - Mengingat tradisi pemberian dan penerimaan hadiah dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri yang sudah lekat dengan kegiatan sosial dan adat istiadat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Melaui Surat Edaran (SE) Nomor 371/KPU/VII/2015 mengimbau kepada pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungan KPU untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:SE Nomor 371/KPU/VII/2015 perihal Imbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H. (red. )

Jakarta, kpu.go.id – Proses pencalonan Kepala Daerah serentak 2015 melalui jalur perseoranan telah masuk pada tahapan verifikasi syarat dukungan, nantinya para pasangan calon (paslon) yang telah dinyatakan lolos akan menyerahkan syarat administrasinya bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik yakni pada tanggal 26 - 28 Juli 2015, Senin (13/7).Mendekati masa tahapan tersebut, KPU masih dihadapi dengan sengketa kepengurusan dua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 yang pada jumat lalu (10/7) Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan putusan tingkat banding membatalkan putusan sebelumnya, dengan hasil yang ada Mahkamah Agung (MA), MA menyarankan kedua parpol untuk islah agar dapat maju dalam Pilkada mendatang.“Kompetensi  MA tidak mempunyai wewenang yang bersifat politis, sampai saat ini kami tidak melihat ada keinginan kedua kubu yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur pengadilan dengan cepat, oleh karena nya kami menyarankan agar kedua parpol mengambil langkah islah saja.” Ungkap ketua MA, Hatta Ali. Ia menambahkan, urun rembug kedua kubu kepengurusan untuk masuk ke dalam jalur islah sangat dianjurkan, jalur islah untuk menghadapi pencalonan nanti diharapkan dapat terwujud agar parpol tersebut bisa turut serta dalam pilkada serentak mendatang.Hal tersebut disampaikan saat konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan MA di Ruang Wiryono Prodjodikoro, gedung MA. Sebelumnya KPU, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa terkait sengketa kepengurusan parpol kiranya MA dapat mendahulukan persidangan terkait sengketa tersebut atau memberikan prioritasnya, sehingga dapat dikeluarkan segera putusan final atau inkrah bagi persoalan itu.“Tujuan konsultasi saat ini untuk menanyakan jalan keluar terbaik dari hasil konsultasi kami yang lalu, apakah MA dapat melakukan prioritas untuk mendahulukan persidangan sengketa ini, mengingat kedua kubu yang bersengketa saling melakukan banding dan waktu tahapan pendaftaran calon sudah semakin dekat.” Terang Husni.Selain mendahulukan persidangan seperti dimaksud diatas, jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua kubu yang bersengketa adalah jalur islah, islah yang dimaksud itu sendiri diartikan dua, dapat dimaksud dengan islah kepengurusan ataupun islah untuk menghadapi tahapan pencalonan imbuh Husni.Revisi PKPUMenanggapi jalur islah yang mungkin akan diambil oleh kedua kubu bersengketa, KPU telah menyiapkan beberapa skenario revisi peraturan terkait pencalonan yang akan digunakan pada Pilkada mendatang, Revisi tersebut juga untuk merespon hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).“Untuk mengakomodir islah tersebut maka dibutuhkan revisi terkait ayat yang menjelaskan hal tersebut, diluar konteks itu revisi tersebut menjadi keniscayaan untuk merespon hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi.” Terang Husni. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap Calon Penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut: (dd)Pengumuman Nomor: 985/SJ/VII/2015tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015  klik di siniSurat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 424/Kpts/Setjen/Tahun 2015 klik disini