Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap memberikan jawaban atas sejumlah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang disampaikan Pemohon, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Seusai sidang Ketua KPU RI Arief Budiman kembali menegaskan kesiapan lembaga menjawab permohonan Pemohon.  Meskipun banyak di antaranya yang baru disampaikan saat sidang namun menurut, pria asal Jawa Timur, lembaganya akan memaksimalkan waktu yang ada untuk melengkapi jawaban yang dibutuhkan.  "Sebagai bagian dari penghormatan proses persidangan, bagian menjaga etika masing-masing, maka KPU akan memberikan jawaban atas perbaikan permohonan tersebut," tegas Arief.  Meski demikian Arief kembali menyampaikan keberatannya atas adanya penambahan permohonan tersebut. Dan mengajak agar semua mematuhi tata cara bersidang yang ada di MK. "Jadi bukan karena kami tidak suka tapi justru ingin menjaga, menghormati hukum acara yang telah disusun di MK," tutup Arief.  Sebelumnya pada sidang dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019), Ketua dan Anggota KPU RI lengkap hadir mengikuti jalannya sidang.  Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Anwar Usman ini beberapa permohonan PHPU yang disampaikan di antaranya menyangkut tentang dugaan ketidakadilan penyelenggara pemilu dalam proses Pilpres 2019. Pemohon juga mempertanyakan tentang keakuratan daftar pemilih, TPS serta penggunaan Situng.  Selebihnya tiga juru bicara dari tim kuasa hukum Pemohon, yakni Bambang Widjojanto, Deny Indrayana serta Teuku Nasrullah lebih banyak menyampaikan tentang dugaan kecurangan pemilu yang dianggap berlangsung terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh calon petahana. Penggunaan atau ketidaknetralan aparatur negara hingga program-program pemerintah yang dianggap menguntungkan calon petahana. KPU dan Pihak Terkait Keberatan Perubahan Permohonan Adapun keberatan mulai disampaikan setelah Pemohon menuntaskan proses pembacaan permohonan dilanjutkan oleh Ketua Majelis Anwar Usman yang memberikan kesempatan bagi Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu memberikan pendapat. Termohon dan Pihak Terkait (TKN 01) khususnya mempersoalkan adanya perubahan atau penambahan materi permohonan yang disampaikan Pemohon.  Ketua KPU RI Arief Budiman selaku prinsipal langsung menyampaikan latar belakang keberatannya pihaknya atas perubahan dan penambahan materi permohonan ini. Dia menyebut keberatan yang disampaikan lebih pada kesulitan untuk mengumpulkan jajaran KPU di kab/kota maupun provinsi seluruh Indonesia untuk menyerahkan kembali buktinya ke Ibukota. "Jadi ini lebih ke teknis saja. Kalau Senin kami harus sampaikan jawaban tentu menyulitkan karena mendatangkan 36 kab/kota se-Jawa Timur kemarin saja kami kesulitan masalah ketersediaan tiket. Terlebih praktis waktu tersisa dua hari," kata Arief menangggapi ucapan hakim Saldi Isra yang meminta agar jawaban Termohon disampaikan Senin 17 Juni 2019. Hal yang sama disampaikan pihak terkait yang diwakili Ketua Tim Hukum Yusril Ihza Mahendra serta I Wayan Sudirta, keduanya meminta agar mahkamah memberikan kepastian permohonan mana yang menjadi rujukan bagi pihaknya untuk kemudian memberikan jawaban.  Mendengar hal tersebut, kesembilan hakim kemudian bersepakat untuk bermusyawarah menentukan keputusan. Hasilnya, permohonan KPU agar jawaban disampaikan tidak dihari Senin diterima, hanya saja pemberian jawaban untuk Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu tidak dihari Rabu melainkan dilakukan pada Selasa 18 Juni 2019 dan diserahkan paling lambat sebelum sidang dilakukan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Bandung, kpu.go.id -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim resmi melantik 11 pejabat Esselon IV di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat diAula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (14/6/2019). Sebelas pejabat dilantik berdasarkan SK Sekretaris JenderalNomor 368/SDM.05.5-Ktp/05/SJ/IV/2019 yang berasal dari tujuh KPU Kab/Kota antara lain Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab Cianjur, Kota Sukabumi, Kab Garut, Kab Bekasi serta Kab Sukabumi. Dalam pesannya Arif meminta kepada para pejabat yang dilantik untik memerhatikan soliditas dalam bekerja. Dia ingin agar pejabat baru mengedepankan persatuan dan kompak dalam mengemban amanat negara. "Tiga hal yang harus diperhatikan untuk kedepannya; bekerja jangan terkotak-kotak, menjadi satu tim yang kompak untuk menjalankan visi misi kabupaten/kota tempat kerja dan bertanggung jawab terhadap staf diorganisasi masing-masing” ujar Arif.  Arif juga mengingatkan bahwa KPU saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus disempurnakan, salah satunya laporan keuangan dan LAKIP yang masih belum baik dan tidak mencapai target. "Serta pelayanan terhadap stakeholder harus sesuai dengan SOP yang sudah ada untuk mempersiapkan Pilkada 2020 dengan sebaik-baiknya," tutup Arif.  (hupmas kpu ri Yosa-Dessy/foto Dessy/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota 2019-2024 dalam jumlah besar berlangsung di Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/6/2019). Sebanyak 180 orang dari 36 kabupaten/kota diambil sumpahnya untuk menjadi penyelenggara pemilu lima tahun kedepan dan langsung dipimpin langsung Ketua KPU RI Arief Budiman.  Pelantikan 180 anggota KPU se-Jatim 2019-2024 ini berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1052/PP. 06-Kpt/05/KPU/VI/2019. Ke-36 kabupaten/kota tersebut antara lain, Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab Jombang, Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Gresik, Kab Sumenep, Kab Pamekasan, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Tuban, Kab Ngawi, Kab Nganjuk, Kab Madiun, Kab Magetan, Kota Madiun, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Kediri, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Trenggalek, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kab Malang, Kab Pasuruan, Kab Lumajang, Kab Situbondo, Kab Jember, Kab Banyuwangi, Kab Bondowoso, Kota Probolinggo.    Arief dalam pesannya langsung meminta jajarannya untuk cepat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan ritme kerja tahapan kepemiluan yang sedang berjalan. Khususnya sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi dimana jajaran ditingkat kab/kota juga memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan alat bukti dan dokumen pendukung terkait proses pemilu.    Arief dalam pesannya juga mengajak agar jajaran yang baru dilantik untuk menjaga integritas, profesionalitas serta kredibilitas dalam bekerja. Selain itu soliditas juga penting dikedepankan terlebih kerja penyelenggara pemilu saat ini yang cukup genting dan perlu kekompakan.    Beri Pembekalan   Sementara itu tidak beberapa lama usai dilantik, ke-180 anggota KPU kab/kota di Provinsi Jawa Timur yang baru dilantik mendapat pembekalan dari Anggota KPU RI Ilham Saputra. Didampingi jajaran Komisioner KPU Jawa Timur, Ilham menekankan pentingnya kekompakan dalam bekerja. Dia juga meminta agar lima komisioner ditingkat kab/kota untuk menghindari gejolak internal. "Ingat bahwa KPU bekerja kolektif kolegial," tutur Ilham.    Ilham pun meminta agar jajaran yang baru dilantik untuk menyiapkan diri menghadapi proses kepemiluan selanjutnya yakni Pemilihan Kepala Daerah 2020. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menyerahkan dokumen jawaban atas permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/6/2019). Sengketa PHPU diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno usai KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.    Berkas jawaban yang dibawa ke MK tersimpan dalam 272 kontainer, dikirim secara bergelombang menggunakan truk dan diserahkan secara simbolis oleh Ketua KPU RI Arief Budiman yang datang didampingi Anggota Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra serta Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan tersebut rombongan juga sempat disambut oleh Ketua MK Anwar Usman.    "Hari ini pukul 15.30 WIB, kita sudah serahkan jawaban termohon atas pengajuan pemohon yang sudah masuk untuk PHPU Pilpres 2019," ujar Arief.   Arief memastikan berkas yang diserahkan ini akan mampu menjawab sengketa yang diajukan pihak pemohon dan bukti bahwa KPU siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan.    Sementara itu Hasyim menjelaskan bahwa didalam dokumen yang disampaikan ke MK juga disertai alat bukti yang berasal dari tiap provinsi. Setiap provinsi menurut dia menyerahkan 8 kontainer, dimana masing-masing kontainer yang diserahkan berukuran panjang 60cm x lebar 40cm x tinggi 40cm = 96.000cm3.     "Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," jelas pria yang mengkoordinatori bidang hukum di KPU tersebut.    Dipenjelasan selanjutnya, Hasyim menyampaikan lebih rinci bahwa alat bukti yang disampaikan seperti daftar pemilih, proses pemungutan suara, rekapitulasi suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Formulir C1, DA1, DB1, DC1 hingga DD1 juga disiapkan. Termasuk dokumen tentang Situng dan tuduhan penyelenggaraan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif," tambah Hasyim.   Sidang PHPU Pilpres 2019  di MK sendiri akan dimulai pada Jumat 14 Juni 2019. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Idul Fitri 1440 H jadi momentum mempererat dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara sesama. Kesempatan ini pula yang dimanfaatkan keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mempererat dan meningkatkan persaudaraan dan silaturahmi antar jajaran staf dan pimpinan dilingkungan KPU RI. Silaturahmi bagi keluarga besar KPU juga diharapkan dapat berlangsung lebih luas dengan melibatkan stakeholder kepemiluan dan lingkungan sekitar. Hal ini yang terungkap pada kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H yang digelar di Gedung KPU RI, Senin (10/6/2019). Ketua KPU RI Arief Budiman menekankan pentingnya silaturahmi bagi jajaran penyelenggara pemilu dan staf. Menurut dia silaturahmi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengubah dan menentukan kehidupan antar manusia. “Silaturahmi punya kekuatan luar biasa, bisa menggugurkan dosa, meningkatkan persaudaraan,” kata Arief. Pria asal Jawa Timur juga mengatakan bahwa silaturahmi menghilangkan sekat yang mungkin muncul antara sesama terutama  pasca Pemilu 2019. Dan momentum Idul Fitri memudahkan proses tersebut dimana semua orang dengan mudahnya untuk mengulurkan tangan meminta maaf dan mengakui salah dan khilaf yang dilakukan selama ini. “Tidak penting mereka pernah menyanjung, mengolok-olok, kita tetap harus mempererat silaturahmi,” lanjut Arief. Arief pun memberikan tips agar proses silaturahmi bisa berjalan lebih cair dan mudah yaitu dengan menebarkan senyum kepada sesama. Dia meyakini dengan senyum maka hubungan yang kaku atau renggang bisa terjalin dengan baik kembali. “Senyum anda mampu menyambungkan tali silaturahmi,” tambah Arief. Halal Bi Halal KPU di Idul Fitri 1440 H sendiri berlangsung dengan suasana penuh kehangatan. Para undangan tidak hanya pimpinan yang saat ini tengah menjabat namun juga sejumlah komisioner diperiode sebelumnya, DKPP serta pegiat kepemiluan Tanah Air. Acara diakhiri dengan saling bermaafan antar pimpinan dan staf. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id –Tiga hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, aktivitas pelantikan terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah terus berlangsung. Seperti yang terlihat pada Minggu (2/6/2019) dini hari, KPU RI melantik 5 anggota KPU Kota Gorontalo periode 2019-2024 di Gedung KPU RI Jakarta. Kelima Anggota KPU Kota Gorontalo yang dilantik antara lain Sukrin Saleh Taib, Hairudin Polontalo, John Hendri Purba, Muhammad Fadly Thaib serta Sofya Abdullah. Kelimanya dilantik berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1023/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019. Ketua KPU RI Arief Budiman yang memimpin jalannya pelantikan berpesan kepada jajarannya yang baru dilantik untuk meneguhkan niat, menebalkan mental untuk menjadi penyelenggara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menurut pria asal Jawa Timur, kerja sebagai penyelenggara pemilu tidak lah mudah dan pastinya akan menemui banyak tantangan. “Seperti potret kita saat ini (pelantikan dilakukan dini hari) menunjukkan kesiapan anda dalam menjalankan tugas. Jadi anggota KPU tidak boleh gampang mengeluh,” kata Arief yang hadir didampingi Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik serta Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Wakaro SDM Wijayanti. Arief juga berpesan agar jajaran yang baru dilantik untuk menjadi emosionalnya saat bertugas. Menurut dia menjadi pelayan masyarakat harus terbiasa menerima olok-olok. Diluar itu, sebagaimana biasa Arief meminta agar jajaran yang baru dilantik untuk menjalankan tugas secara transparan, profesional serta berintegritas. Ketiganya menurut dia sudah menjadi hal yang mutlak dan berjalan di lembaga yang dipimpinnya. “Karena anda sudah saya lantik, kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab. Maka jangan sampai persoalan kecil anda tidak tahu, itu bisa meruntuhkan hal besar,” tutup Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto dianR/ed diR)