Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id- Dua puluh enam hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Waklil Presiden 2014, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman melakukan monitoring jalannya proses pencetakan surat suara ke dua perusahaan percetakan surat suara di Jawa Timur, Sabtu (14/6). Dalam kunjungannya, Arief Budiman didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, beserta Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto dan Dewita Hayu Shinta.Dua percetakan yang dikunjungi adalah PT. Temprina Media Grafika, Gresik dan PT. Dharma Anugrah Indah, Surabaya. Keduanya akan memenuhi kebutuhan surat suara untuk Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat IX, X, dan XI. Jika berjalan sesuai jadwal, semua kebutuhan surat suara ini akan sampai di setiap Kabupaten/Kota pada 25 Juni mendatang.Proses pencetakan surat suara di dua tempat itu sudah berjalan lima hari dari sepuluh hari yang dijadwalkan (11-20 Juni 2014). Mengenai proses cetak yang hingga saat ini terus berlangsung, mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur itu yakin proses pencetakan ini dapat tuntas sesuai jadwal.“Seluruh proses pencetakan surat suara yang saat ini berlangsung akan selesai Minggu (15/6), jadi setiap paket surat suara yang sudah selesai produksi, disortir, packing, dan langsung dikirim sesuai tujuan,” paparnya.Arief tidak ingin pelaksanaan Pilpres kali ini terhambat karena adanya kendala dalam distribusi logistik.“Kita (KPU) berharap proses pencetakan dan distribusi surat suara beres sesuai jadwal. Semua kebutuhan logistik mulai dari surat suara, tinta, bantalan, alat coblos, serta kebutuhan lainnya dapat segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Pilpres tidak terganggu karena distribusi logistik.” Terkait proses distribusi logistik di daerah terpencil yang memerlukan bantuan TNI/Polri, Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU akan meminta bantuan instansi terkait, apabila muncul kendala yang sifatnya mendesak.  “Selama tidak ada kendala yang berarti, kami (KPU) akan menjalankannya sendiri. Namun jika muncul kendala darurat, KPU akan meminta bantuan sarana dan prasarana dari TNI/Polri,” tuturnya. (JE/ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, melakukan monitoring ke PT Temprint, salah satu perusahaan pencetak surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, di Jl. Palmerah Barat, Jakarta, Sabtu (14/6). Bersama para rekan-rekan media nasional, Husni meninjau seluruh proses pembuatan surat suara, mulai dari pencetakan, pemotongan, pengepakan hingga pasangan barcode. Di tempat pesangan barcode itu, Ketua KPU menyempatkan diri untuk melakukan tes scanning barcode.Di hadapan para wartawan yang turut serta dalam monitoring tersebut, Husni mengungkapkan, salah satu peninjauannya ialah untuk memastikan hasil cetakan yang baik dan memisahkan hasil cetakan yang tidak memenuhi standar. “Kita juga sudah lihat bagaimana packing-nya sampai kemudian bisa dikelompokkan dalam satu kemasan yang berisi 2000 surat suara. Berdasarkan penjelasan dari pihak perusahaan ini (PT Temprint), sudah ada 78,5% cetakan yang berhasil diproduksi sampai jam 08.00 pagi (Sabtu 14/6). Sebagian sudah dilakukan proses pengemasan (packing). Selanjutnya mereka, sebagaimana target yang ditetapkan, dapat memenuhi kewajiban mereka. Bahkan mereka optimis bisa menyelesaikan pekerjaan ini pada satu atau dua hari, sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh KPU,” jelas Husni.Husni juga memastikan, sejak keluarnya surat suara dari percetakan sampai tiba di daerah tujuan di kabupaten/kota, perusahan pencetak surat suara memiliki sistem yang dapat diandalkan. Mulai dari proses pencatatan, pemeriksaan atas pencatatan itu, hingga sistem barcode. “Ini satu hal yang penting kami pastikan. Ada jaminan kualitas mutu, baik dalam proses pencetakan maupun proses distribusi. Pencatatan yang dilakukan sudah menggunakan alat, yang tingkat akurasinya dapat dipastikan lebih rapih,” ujar Ketua KPU.Sementara itu, PT Temprint, melalui Kepala Pemasaran, Solichin, mengungkapkan, pihaknya menargetkan seluruh logistik Pilpres, yang menjadi tanggung jawab mereka, akan sampai di KPU Kabupaten/Kota pada 26 Juni 2014 atau dua hari lebih awal dari target yang diwajibkan oleh KPU, yakni 28 Juni 2014.“Kami (PT Temprint) konsorsium dengan PT GAP, mendapat dua paket. Untuk paket 11 jumlahnya 15.121.570. Sedangkan untuk paket 13 jumlahnya 3.585.496. Semua jumlah tersebut mencakup seluruh logistik Pilpres, yaitu surat suara Pilpres, surat suara pemilu ulang, dan lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (DPCPPWP) yang digunakan untuk ditempel di pintu masuk TPS. Target kami, baik paket 11 maupun 13, 100% telah tiba di Kabupaten/Kota pada 26 Juni 2014,” ungkap Solichin.Untuk diketahui, paket 11 meliputi kebutuhan logistik untuk NTT, NTB, Jawa Timur III, Jawa Timur, IV, dan Jawa Timur VI. Paket 13 meliputi kebutuhan logistik untuk Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Ditanya Ketua KPU tentang bagaimana memastikan kualitas standar surat suara tetap terjaga dari awal sampai terakhir cetak, Solichin menjelaskan sesuai prosedur yang dijalankan, pihaknya melibatkan operator, supervisior, Q-See, dan pihak pengawas dari KPU. Pengawasan dilakukan selama 24 jam. “Karena itu, jika ada kesalahan atau hal-hal yang melenceng, para pengawas akan segera menegur operator untuk segera diperbaiki,” kata Solichin.Begitu juga dengan kemungkinan terburuk apabila terdapat kerusakan surat suara di lapangan, Solichin memastikan telah berkoordinasi dengan pihak pendistribusi. Sehingga jika harus melakukan cetak ulang, dalam satu sampai dua hari telah sampai tempat tujuan.Ketua KPU sendiri menegaskan, semua proses berjalan dengan baik. “Secara keseluruhan, persiapan yang kita lakukan on the schedulle, bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada gangguan hal yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca buruk. Yang paling berat, seperti pengalaman yang sudah-sudah adalah proses distribusi,” pungkas Husni. (bow/red. FOTO KPU/ie’am/Hupmas)

Klaten, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sabtu (14/6) melakukan tinjauan terpisah untuk melakukan monitoring di beberapa daerah pencetakan Surat Suara pemilu Pilpres.Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro yang bertugas meninjau di dua percetakan surat suara pilpres yang berlokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yaitu PT. Macananjaya Cemerlang di Jalan Ki Hajardewantara, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan PT. Intan Sejati Jalan Kopral Sayom (Ring Road) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.Monitoring di dua percetakan surat suara pilpres ini selain dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut hadir pula Anggota KPU Kabupaten Klaten, KPU Kota Surakarta dan KPU Kabupaten Sukoharjo, Panwaslu Kabupaten Klaten serta awak media cetak dan elektronik lokal.Direktur Opersional PT. Macananjaya Cemerlang Ir. Dwi Putranto Nugroho menjelaskan bahwa surat suara pilpres yang dicetak berjumlah 5.881.129 lembar yang terdiri dari 3.003.960 lembar diperuntukan seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali dan 2.831.802 lembar diperuntukan bagi 4 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Daftar Pasangan Calon yang dicetak untuk sosialisasi di tiap-tiap TPS berjumlah 45.367 lembar. Sedangkan PT. Intan Sejati mencetak surat suara pilpres sejumlah 13.902.219 lembar dan surat suara untuk pemilu ulang 17.000 lembar, adapun pendistribusiannya diperuntukan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.  Juri Ardiantoro di hadapan para media cetak dan elektronik mengatakan, kunjungan monitoring ke percetakan surat suara yang ada Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk memastikan, apakah perusahaan pencetakan surat suara pilpres ini sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, mulai dari segi waktu yaitu menyangkut tepat waktunya dalam memproduksinya dan sampai tujuannya.Sedangkan kontennya yaitu kualitas percetakan surat suara yang diproduksi apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, contoh mulai dari tingkat kecerahan warnanya, jenis kertasnya, kemudian apakah dalam pencetakan ada noda atau ada tinta yang tidak semestinya, karena surat suara ini harus bersih dari kemungkinan adanya indikasi mengarah pada salah satu pasangan calon, misalnya tidak boleh surat suara ada satu titik tinda menempel di salah satu calon, walaupun tidak disengaja ataupun itu error di dalam proses produksi.Secara umum hasil monitoring di dua percetakan surat suara pilpres tidak ada masalah, adanya keseriusan yang kami lihat untuk menjaga kualitas dan kepercayaan negara ini  untuk mencetak surat suara pilpres, karena cetakan surat suara ini beda nilainya atau posisinya dengan barang cetakan lain seperti buku pelajaran atau yang lain-lain, karena ini bukan soal jenis cetakan saja tetapi soal keamanannya. Oleh karena itu Keamanan menjadi bagian dari apa yang diperintah oleh Undang-Undang, jadi tidak boleh surat suara dicetak lebih dari yang dipesan, tidak boleh penyimpanan surat suara sembarangan, tidak boleh surat suara dikirim tanpa pengawalan.Dari segi keamanan perusahaan menjamin seluruh proses semua itu, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dari mulai pencetakan sampai pengiriman nanti ada pengawalan dari pihak kepolisian, jadi dari segi keamanan sangat terjaga.Untuk pencetakan surat suara pilpres di Provinsi Bali semuanya sudah seratus persen tercetak dan pendistribusian ke Provinsi Bali hari Senin (16/6) akan dikirim, sedangkan untuk Jawa Tengah baru empat puluh persen yang telah dicetak, jadi satu dua hari ini bisa diselesai pencetakannya, sesuai target dan secara simultan akan dikirim kedaerah tujuannya. ungkap juri. (dosen/sij/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Jakarta, kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya menyelesaikan kebutuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, terutama untuk pencetakan dan pendistribusian surat suara. KPU menargetkan pada tanggal 24 Juni 2014 seluruh surat suara sudah terdistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.Distribusi surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tersebut dilakukan langsung ke KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, jadi tidak berjenjang melalui KPU Provinsi, sehingga surat suara dapat langsung sampai di penyelenggara pemilu di tingkat bawah.Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay disela kunjungan monitoring pencetakan surat suara ke PT. Gelora Aksara Pratama, di Ciracas Jakarta Timur, Sabtu (14/06).“Hari ini adalah hari terakhir proses pencetakan surat suara, diharapkan sore ini sudah tercetak semua, selanjutnya proses packing ke dalam kotak-kotak untuk didistribusikan ke kabupaten/kota di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara sebanyak 13 provinsi, Gorontalo sebanyak 6 provinsi, dan Maluku Utara sebanyak 9 provinsi, yang membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 hari,” papar Hadar kepada puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang turut menyertainya dalam monitoring ke percetakan.Hadar juga mengungkapkan bahwa PT. Gelora Aksara Pratama sebagai salah satu perusahaan konsorsium yang melakukan pencetakan surat suara mempunyai jatah sebesar 3.545.476 lembar, termasuk dua persen surat suara cadangan. Selain itu, pada setiap kabupaten/kota diberikan surat suara tambahan sebesar 1000 lembar untuk mengantisipasi adanya pemungutan suara ulang. Kemudian perusahaan tersebut juga mencetak daftar pasangan calon sebanyak 10.020 lembar.Anggota KPU RI yang memegang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu tersebut juga melakukan monitoring ke PT. Kalola Printing di Cipayung Jakarta Timur. Perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk mencetak surat suara bagi daerah DKI Jakarta, Maluku, Papua Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan luar negeri.“PT. Kalola Printing ini melakukan pencetakan surat suara sebesar 12.344.564 lembar, dan pada jam 12.00 siang tadi telah selesai total sekitar 6,1 juta surat suara, sedangkan khusus untuk surat suara bagi pemilih di luar negeri telah diselesaikan, bahkan sekarang surat suara tersebut sudah di bandara dan siap diberangkatkan untuk distribusi ke luar negeri,” ujar HadarSeperti halnya di PT. Gelora Aksara Pratama, PT. Kalola Printing juga mencetak dua persen surat suara cadangan dan pada setiap kabupaten/kota diberikan surat suara tambahan sebesar 1000 lembar untuk mengantisipasi adanya pemungutan suara ulang, serta mencetak daftar pasangan calon. (arf/red. FOTO KPU/lia/lus/Hupmas)

Cikarang, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sabtu (14/6), melakukan pemeriksaan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, bertempat di PT Gramedia, Cikarang. Selain surat suara, pencetakan juga dilakukan untuk Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (DPC PPWP). Pada monitoring tersebut, Ferry juga melakukan pengecekan dimulai dari pencetakan surat suara, pemotongan, pengepakan, sampai proses distribusi. (Foto/ook. Teks/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat (13/6). Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU RI Lantai 2 tersebut, dipimpin Ketua KPU Husni Kamil Manik dan diikuti seluruh Komisioner KPU.Rapat pleno itu dihadiri juga anggota KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementrian Informasi dan Informasi (Kemenkominfo), pemantau Pemilu, serta tim pengusung dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2014.Rekapitulasi nasional DPT Pilpres 2014 dibacakan oleh Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Jumlah DPT Pilpres 2014 dalam negeri ialah laki-laki 94.301.112, perempuan 93.967.311, jumlah total 188.268.423. Sedangkan untuk DPT dari luar negeri, laki-laki 919.687, perempuan 1.119.024, jumlah total 2.038.711. Jumlah total DPT keseluruhan, laki-laki 95.220.799, perempuan 95.086.335. Jumlah total DPT Pilpres 2014 190.307.134Dalam sambutannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa pihaknya selaku penyelenggara Pemilu yang bertekad menjaga integritas dan tanggungjawab, telah melaksanakan berbagai hal dalam tahapan Pilpres 2014 sebagaimana ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tugas dan tanggungjawab KPU dalam penyediaan data pemilih adalah keseluruhan proses dari melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 42 Tahun 2008. Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan KPU dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 ialah penyusunan daftar pemilih. Untuk itu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 tentang penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,” jelas Husni.Sesuai UU Nomor 42 tahun 2018 pasal 29 ayat 1, KPU menggunakan DPT Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilpres 2014. Hal itu harus disinkornisasi dengan data dari Kementrian Dalam Negeri, yang berisi tambahan jumlah penduduk yang berusia 17 tahun mulai tanggal 10 April-9 Juli 2014 nanti. “Data ini selanjutnya disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilpres 2014,” terang Husni.Selain itu, imbuh Husni, DPS tersebut juga harus disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hasil sinkronisasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilaksananan selama 14 hari itulah yang dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).“KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dan masukan dari peserta Pemilu, Panwaslu, masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, menjadi komponen penting untuk melengkapi kesuksesan proses penyempurnaan DPS, DPT, dan proses pembangunan demokrasi di Tanah Air secara umumnya,” ungkap Ketua KPU.Husni juga mengungkapkan, KPU menggunakan sistem aplikasi dalam sistem pendaftaran pemilih atau yang akrab disebut dengan Sidalih, yang telah dirintis sejak Pileg 9 April lalu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilpres 2014.Setelah selama 14 hari, KPU melaksanakan tahap pencocokan dan penelitian tersebut, setelah berbagai tahapan itu terlewati, pada hari ini (Rabu, 13/6) KPU melaksanakan rekapitulasi DPT Pilpres 2014,” tegas Husni.Ia berharap kepada semua pihak, agar apa yang telah dihasilkan dalam proses penyusunan DPT Pilpres 2014 ini merupakan hasil sinergi dari hasil kerja bersama, mulai dari tingkat desa hingga hari ini (Rabu 13/6), KPU bisa menyajikan data secara nasional.“Jika masih ada kekurangan atau masukan, masih sangat terbuka peluang agar kita dapat menyempurnakan data ini di kemudian hari. Selanjutnya, jika masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, masih dapat diakomodir untuk dicatatkan dalam DPK, sampai nanti, tujuh hari sebelum hari H. Jika masih ada yang belum terdaftar dalam DPT dan DPK, maka warga negara Indonesia tersebut masih dapat menggunakan haknya, dengan membawa identitas kependudukannya pada hari H akan difasilitasi, yakni satu jam sebelum TPS tutup,” kata Husni.Di akhir sambutannya, Ketua KPU menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mengawal, mengkritisi, memberi masukan, mengawasi, dan seterusnya mulai dari penyusunan DPT di tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. Terutama kepada para penyelenggara Pemilu mulai dari PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, serta para pengawas Pemilu, mulai dari pengawas Pemilu lapangan sampai Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, juga kepada seluruh pemantau Pemilu yang setia mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, serta masing-masing tim kampanye pasangan Capres-Cawapres peserta Pemilu 2014.Setelah resmi ditetapkan, Ketua Husni Kamil Manik menyerahkan hasil rekapitulasi nasional DPT Pilpres 2014 kepada kedua tim pengusung Capres-Cawapres peserta Pemilu 2014. (bow/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)SK KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 klik di sini