Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 tahun 2015 pemerintah mencanangkan tema “Gerakan Nasional Ayo Kerja pada 70 Tahun Indonesia Merdeka”. Hal ini dijabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencapai tujuan tema nasional itu dengan menetapkan sub tema “Patriotisme Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi motivasi untuk menyukseskan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada-red) serentak, pada tanggal 9 Desember 2015, menuju Indonesia yang lebih baik”. Tema peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di lingkungan KPU itu disampaikan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik saat menjadi inspektur upacara di halaman Gedung KPU, Senin (17/8). Upacara diikuti oleh Ketua dan para Anggota KPU, Sekretaris Jenderal, seluruh Pejabat dan para Fungsional di Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Ketua KPU lebih lanjut mengingatkan dan merinci kegiatan Pilkada serentak yang secara berturut-turut akan digelar tahap pertama Desember 2015, kedua Februari 2017, ketiga Juni 2018. Kemudian hasil pemilihan tahun 2015 digelar tahun 2020, hasil pemilihan tahun 2017 digelar tahun 2022, hasil pemilihan tahnun 2018 digelar tahun 2023, serta serentak seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2027. “Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mengingatkan bahwa pilkada tahun 2015 merupakan pilkada serentak terbesar, ini merupakan sejarah dan tantangan. Pilkada tahun 2015 dilakukan untuk memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 walikota dan wakil walikota,” urai Husni saat memberi amanat upacara. Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, jelas Husni, membawa KPR RI dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama, ini baru pertama kali diberikan untuk bidang demokrasi. Penghargaan ini wujud apresiasi terhadap kinerja Penyelenggaran Pemilu (KPU-red). “Pencapaian ini tentunya merupakan hasil kerja kita semua, mulai dari Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Setjen KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, hingga para penyelenggara pemilu ad hoc (red-PPK, PPS, dan KPPS) di seluruh Indonesia dan luar negeri,” ungkap Husni dengan penuh berkaca-kaca, karena rasa bangganya. Beberapa survey yang dilakukan lembaga survey independen dan nirlaba, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai positif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014. Baru-baru ini pun BPS melakukan penelitian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencapai nilai 73, 04 dari skala 0 s/d 100. Nilai itu melampaui target RPJMN 2010-2014 yang dipatok 73,00, yang juga merupakan capaian tertinggi selama enam tahun (2009-2014, red) penghitungan IDI. Kenaikan nilai dipengaruhi naiknya tingkat kebebasan sipil, yang dipengaruhi oleh indikator Pemilu 2014, yakni hak memilih dan dipilih, fasilitas pemilih penyandang cacat, dan kualitas daftar pemilih tetap. Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB juga diisi dengan pemberian penghargaan dari negara kepada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara rutin diberikan setiap peringatan HUT RI berupa Satyalancana Karya Satya atas pengabdian, kesetiaan, dan jasa PNS, ada yang 10, 20, dan 30 tahun selama bertugas sebagai PNS. Selain penghargaan dari negara, beberapa pegawai juga menerima penghargaan dari KPU RI. Sama halnya seperti penghargaan Satyalancana Karya Satya, penghargaan yang diberikan KPU juga sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan dan jasa pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Penghargaan ini diharapkan akan lebih memotivasi para pegawai yang lain untuk berpacu mengukir prestasi dalam mengejawantahkan demokratisasi di Indonesia sebagai penyelenggara pemilu. Di akhir amanatnya, Husni menyemangati seluruh jajaran KPU, dengan modal keberhasilan Pemilu tahun 2014, kepercayaan publik dan hasil indeks demokrasi, maka KPU dengan seluruh jajarannya akan mampu menyelesaikan dan menyukseskan Pilkada tahun 2015. “Selamat merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 70, jayalah negeriku, jayalah bangsaku, dan jayalah demokrasiku,” tutup Husni dalam amanat upacaranya. (wwn.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jumat (14/8), menerima  perwakilan dari Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem), Indonesia Parlementry Center (IPC), serta Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang merupakan lembaga-lembaga mitra The Asia Foundation (TAF), untuk melakukan diskusi terkait program Innovating in Civic Engagement (ICE) yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas yang lebih baik terhadap data dan informasi yang akurat, Dalam diskusi yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I KPU tersebut, pihak IPC mengapresiasi perubahan paradigma mengenai keterbukaan informasi yang sudah ada di KPU.“Dengan adanya peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menjadi bukti perubahan paradigma mengenai keterbukaan informasi publik di KPU menjadi lebih baik,” ujar Arbain perwakilan dari IPC. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkyansyah yang hadir dalam diskusi tersebut menyambut baik dan berterimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada KPU.“Terima kasih atas segala apresiasi yang diberikan teman-teman semua, saya fikir penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah kerja kolektif, bukan hanya kerja penyelenggara tapi juga kerja masyarakat sipil yang memberikan kontribusi,” ujar Ferry.Selain mengucapkan terima kasih, Ferry berharap dengan apresiasi maupun kritik yang diberikan kepada KPU dapat membuat KPU  keluar dari birokrasi yang panjang serta tidak efektif.“Saya berharap, KPU bisa keluar dari lingkaran birokrasi yang biasa itu merupakan suatu kemajuan bagi KPU, dan imbasnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Ferry.Terkait dengan kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh mitra-mitra kerja KPU, Ferry menginginkan, agar di masa yang akan datang KPU bisa menjadi bahan rujukan mengenai data dan informasi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemilu.“Bagi saya kado terindah yang akan disuguhkan kepada KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu adalah bagaimana KPU bisa menjadi kiblat data dan informasi  seluruh aktivitas penyelenggara pemilu,” katanya.    

Jakarta, kpu.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Republik Indonesia di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).Sidang paripurna sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke–70. Pada sidang tersebut Presiden  RI, menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya, saat memberikan sambutan presiden menyinggung soal kenaikan indeks demokrasi di Indonesia.“Dalam hal berdemokrasi kita (Republik Indonesia-red) telah menjadi contoh gemilang di dunia, dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, indeks demokrasi kita naik dari 63,72% menjadi 73,04%,” ungkap Presiden yang lebih akrab dipanggil Pak Jokowi, yang disambut tepuk tangan para peserta sidang.Ditambahkan beliau bahwa Indonesia saat ini memiliki banyak pemilih muda yang kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ada. Pada akhir pidatonya Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh peserta sidang untuk melakukan gerakan nasional revolusi mental.(dam/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id-Surat Edaran Nomor 480/KPU/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015, perihal Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-70 Tanggal 17 Agustus 2015. klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, menerima tanda kehormatan bintang penegak demokrasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).Tanda kehormatan yang diberikan ini  adalah sebagai wujud  apresiasi terhadap kinerja penyelenggara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang dinilai sukses dalam penyelenggaraannya.“Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja peyelenggara Pemilu, utamanya pada saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu, saya hanya bagian kecil dari penyelenggaraan Pemilu tersebut,” ungkap Husni.Ditekankan Husni, pencapaiaan ini merupakan hasil kerja kolektif bersama seluruh komisioner KPU, Sekretariat Jenderal hingga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia dan luar negeri. “Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, dan seluruh mitra kerja lainnya.Namun bagaimanapun kontribusi utama yang kami hargai adalah partisipasi rakyat yang konstruktif dalam proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Penghargaan ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2015. Pencapaian sukses Pemilu 2014 lalu harus dapat dilanjutkan menjadi sukses Pilkada Serentak 2015, jelas mantan Komisioner KPU Sumbar ini.Selain 2 penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi, Presiden RI juga memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Budaya Parama Dharma kepada 44 putra putri terbaik bangsa atas pengabdian dan jasa-jasanya yang luar biasa terhadap negara dan bangsa Indonesia sesuai  dengan tugas dan profesinya. (red. FOTO KPU/dok. humas)

Jakarta,kpu.go.id- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim, melantik 54 (limapuluh empat) pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Kamis (13/8).Dalam acara pengambilan sumpah yang diadakan di Ruang Sidang Lantai 2, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, Arif menyampaikan bahwa dari ke 54 orang yang dilantik, terdapat 4 orang pelaksana yang dipromosikan menjadi pejabat eselon IV.“Saya ucapkan selamat kepada 4 (empat) orang staf yang mempunyai loyalitas, sikap kerja dan kejujuran yang baik, sehingga dipromosikan menjadi pejabat eselon IV, mudah-mudahan saudara dapat mengemban amanah yang telah diberikan,” tutur Arif. Disamping dari keempat orang staf yang mendapatkan promosi jabatan, terdapat pula dua orang pejabat eselon IV yang dipromosikan menjadi pejabat eselon III. Selain memberikan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, Arif menambahkan pelantikan dan mutasi merupakan hasil dari penilaian seluruh pejabat eselon II masing-masing unit kerja yang dilakukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan professional.“Penataan Sumber Daya Manusia di lingkungan Setjen KPU telah di rencanakan dalam waktu yang lama dan pelantikan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, adil, transparan sehingga secara bertahap akan menempatkan pegawai yang mempunyai kompetensi sikap kerja yang baik dan jenjang karir yang pantas,” ujar Arif.Arif melanjutkan, dengan akan diadakannya perubahan peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilu, partai politik dan metodologi penyelenggara pemilu, KPU harus dapat menyesuaikan diri.“Terhadap tuntutan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang sangat cepat, KPU harus dapat menyesuaikan terhadap perubahan itu, dan KPU akan mulai untuk menata pengajuan usulan organisasi dan tata kerja kepada Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, jelas Arif. (ajg/red.FOTO KPU/ook/Hupmas)