Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) Hoaks, Henry Subiakto mengingatkan bahayanya berita bohong (hoaks) apabila tidak ada tindakan untuk menyikapinya. Pria yang juga pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) itu juga mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi yang ada di media sosial, sebab berbeda dengan media mainstream yang informasinya telah melalui proses editing, media sosial sangat minim tanggungjawab informasinya. “Hoaks akan selalu ada, fenomena digital sekarang semua (orang) bisa jd wartawan, memproduksi pesan, padahal tidak semua orang baik dan punya komitmen moral,” kata Henry mengawali paparannya. Henry juga melihat maraknya hoaks di Pemilu 2019 karena saat ini, penyebaran berita bohong dianggap lebih kecil resikonya dibandingkan politik uang. Selain itu hoaks disebut telah menjadi bisnis bagi sebagian orang yang ingin mengambil keuntungan sesaat. “Pilpres 2019 sebenarnya pertarungan komunikasi antara orang banyak melawan orang banyak. Itu yang menyebabkan bias komunikasi bisa terjadi,” tutur Henry. Narasumber lain yang hadir dalam FGD, Taufiq Pasiak mengungkapkan bahayanya hoaks bagi otak manusia. Dokter yang juga merupakan pakar ilmu otak, menyebut beberapa bahayanya antara lain memunculkan rasa takut, cemas, merasa terancam hingga membunuh kemampuan berpikir. Dalam kondisi lain, orang yang menyebarkan hoaks menurut Taufiq juga berpotensi mengalami gangguan dalam organ tubuhnya. Khususnya otak ketika merespon tidak sebagaimana mestinya orang normal. “Seperti tersenyum, kalau dipaksakan tentu rasanya berbeda dengan orang yang tersenyum lepas,” kata Taufiq. Atau dalam kata lain, dalam paparan tersebut Taufiq menyebutnya dengan biaya kognitif, dimana biaya berbohong jauh lebih besar dibanding menyampaikan kebenaran. “Tercermin dari aktivitas otak prefrontal yang lebih tinggi dan respon yang lebih lambat serta kurang akurat,” tutur Taufiq. Sementara itu Budayawan Radar Pancadahana menilai hoaks disebar oleh orang yang tidak jelas. Hoaks juga berbahaya karena menghilangkan daya kritis dan dapat menghilangkan nilai. Meski begitu hoaks menurut dia bisa ditangkal dengan kearifan lokal di masyarakat. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pemilu 2019 telah berlalu, namun ada banyak hal yang menjadi perhatian bersama untuk segera dicarikan solusinya. Salah satunya terkait berita bohong (hoaks) yang ramai terjadi selama tahapan Pemilu 2019. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), jelang masa kampanye sampai hari pemungutan suara (Agustus 2018-April 2019) tercatat 1.731 hoaks yang beredar didunia maya dimana 620 konten merupakan hoaks politik. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah dan menyikapi potensi hoaks yang muncul di Pemilihan Serentak 2020. “Makanya hari ini kitaFGD untuk membahas hoaks, melakukan pencegahan agar tidak terjadi hoaks itu,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (20/8/2019). Arief yang telah berkecimpung di dunia kepemiluan 20 tahun terakhir melihat ada peningkatan signifikan serangan terhadap penyelenggara pemilu khususnya sejak Pemilu 2004. Dan pada 2014, serangan tersebut tidak hanya menyasar ke institusi tapi juga individu dari penyelenggara itu sendiri. Anggota KPU RI Viryan menambahkan bahwa FGD digunakan untuk membedah beberapa kasus hoaks yang terjadi selama masa tahapan Pemilu 2019. Hasil kajian dan masukan dari narasumber serta peserta FGD diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan antisipasi untuk Pemilihan 2020. “Bagi kami kegiatan ini penting dan jadi awal rangkaian ingin memotret pemilu,” kata Viryan. Selain itu, hasil FGD menurut Viryan dapat menjadi bahan untuk regulasi berikutnya dan menjadi pendidikan pemilih atau PKPU Partisipasi Masyarakat (Parmas). Anggota KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan mengajak platform media sosial untuk memiliki tanggungjawab untuk mencegah penyebaran hoaks. Dia juga mengajak masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi terutama dari medsos yang perlu dilakukan klarifikasi. Medsos sesungguhnya menurut Wahyu adalah sarana untuk mencerdaskan masyarakat, dan dalam hal kepemiluan menjadi ruang pendidikan pemilih. Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI Nur Syarifah mengatakan diselenggarakannya FGD karena menganggap hoaks sebagai sesuatu yang juga membahayakan bagi keutuhan masyarakat. “Ini jadi persoalan yang membahayakan persatuan dan kesatuan,” tutur dia. Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini Pakar Komunikasi Politik Unair Henry Subiakto, Budayawan Radar Pancadahana serta Pakar Ilmu Otak Taufiq Pasiak. Sementara peserta FGD di antaranya perwakilan Kemenkominfo, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, Instagram dan Facebook Indonesia, Perludem, Mafindo serta Netgrit. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-74 , di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).   Mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju, Ketua KPU, Arief Budiman memastikan upaya peningkatan kualitas kinerja bagi jajarannya terus berjalan.   Apalagi, menuju era Industri 4.0 tantangan akan semakin sulit sehingga menuntut pegawai di lingkungan KPU bekerja dengan inovasi dan kreasi agar tidak tergilas kemajuan.   "KPU terus menguatkan kemampuan berinovasi dalam kepemiluan, pendidikan, training, pelatihan bagi para pegawai terus ditingkatkan, kesempatan itu terus dibuka lebar, Pak sekjen dan jajarannya harus terus berkreasi," tegas Arief.   Arief berharap, dengan peningkatan SDM ini, pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya akan semakin baik. "Kalau SDM KPU unggul maka pemilunya demokrasinya akan lebih baik dan Indonesia maju. mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia memberikan keberkaan untuk kita semua," sambungnya.   Terlepas dari itu, bertepatan juga dengan hari penting bagi bangsa Indonesia ini, Arief menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh jajarannya yang telah menyukseskan Pemilu Serentak pertama di Indonesia.    Penyerahan Pengharagaan    Dalam kesempatan baik itu juga, KPU memberikan penghargaan  Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Selain itu, KPU juga memberikan penghargaan ASN berprestasi. Berikut daftarnya :   Perwakilan Penerima Satya Lencana Karya Satya. 1. Sigit Joyowardono 2. Afriadi Ristoni 3. Yuli Hertaty 4. Muhammad Ismantri 5. Reni Renjani Pratiwi 6. Tri Juninisvanty 7. Sinar Basuki 8. Sabikisma Setia Nugraha 9. Restu Wulan Utami 10. Didi Suhardi 11. Lidya Arini 12. Hepyani Setiomurni 13. Sutrisno 14. Adi Djuhana 15. Ika Prasetya Dewi 16. Sarah Hanisa 17. Herry Wisata Setiawan   ASN Berprestasi, berikut : 1. Arifin Ahmad Puradireja 2. Diah Martiningsih 3. Wresni Titisari 4. Syaiful Bahri 5. Tunjung Yulianto 6. Solahuddin 7. Teguh Prasetyo 8. Hendry Azhar 9. Reskiyanti Windharti 10. Ade Putra 11. Choirun Sulaiman 12. Mohamad Akbar 13. Wahyu Pratidhina 14. Ania Safitri 15. A. A. Semara Putra 16. Hotnida Agnes Isabela   (humas kpu RI bil/foto: dosen-ieam/ed diR)   

Palangkaraya, kpu.go.id - Rapat Koordinasi Evaluasi DPT Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum resmi ditutup, Kamis (15/8/2019) malam. Dari kegiatan yang telah berlangsung selama dua hari tersebut berbagai gagasan visioner muncul demi perbaikan pemilu ke depan. Seperti gagasan pembatasan entri di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait tahun lahir 1900 yang tujuannya dapat memangkas data. “Jadi ada batas bawah dan batas atas. Misalnya ada yang lahir 1940 dia tidak bisa entri kecuali harus ada otorisasi tertentu. Ini dapat memangkas data," ujar Viryan. Viryan kemudian membacakan gagasan lain dari peserta rakor yang menurut dia bisa menjadi bahan pertimbangan, yakni terkait jenjang pengelolaan Sidalih dari KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota yang selama ini berpusat di KPU RI. Namun ada kelebihan dan kekurangan jika keistimewaan pengelolaan sistem yang selama ini dipegang KPU RI juga diserahkan juga ke KPU provinsi yakni dapat mengganggu basis data yang ada dipusat dan yang lebih jauh lagi akan berpengaruh pada aplikasi lainnya. “Terkait coklit, sudah saatnya kita membuat coklit offline dan coklit online (cokline). Jadi ada masyarakat yang memungkinkan coklit mandiri dengan mengakses web tertentu. Tantangannya bagaimana ini bisa sinkron, ketemunya nanti di DPS. Secara bersamaan apakah dimungkinkan penggunaan GPS untuk data pemilih yang lebih presisi,” tambah Viryan. Lebih lanjut Viryan juga berharap hasil dari evaluasi juga akan ada tambahan daftar jumlah rekomendasi bawaslu yang berdampak pada pentapan DPS dan DPT. Dan terakhir, harapan besar dari Pemilihan 2020 yang akan adalah bagaimana mendata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan by name by address. “Challenge besar di Pemilihan 2020 ini adalah, dua atau tiga hari setelah pemungutan suara kita bisa menentukan siapa saja yang menggunakan hak pilih by name by address,” pungkas Viryan. (hupmas kpu ri bil/foto: anggri/ed diR)

Palangkaraya, kpu.go.id - Memasuki tahapan akhir Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan evaluasi kinerja. Salah satu yang dievaluasi yakni persoalan data pemilih. Melalui Rapat Koordinasi Evaluasi DPT Pemilu Serentak 2019, seluruh peserta yang terdiri dari komisioner dan admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Provinsi se-Indonesia diharapkan dapat membedah kendala yang dialami selama proses data pengolahan data pemilih. Seperti diketahui, tudingan adanya kesalahan data pemilih kerap dialamatkan kepada penyelenggara pemilu. Meskipun kemudian banyak yang dimentahkan dalam amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi(MK). “Penting bagi kita melaksanakan evaluasi untuk bisa mempelajari apa yang masih kurang untuk perbaikan ke depan baik Sidalih maupun pemutakhiran data pemilih," tutur Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat membuka acara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/8/2019) malam. Dalam kesempatan itu juga, Evi mengingatkan kepada jajarannya untuk tetap bekerja dengan baik pada Pemilihan 2020 yang akan diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 kota, tanpa menganggap adanya momok aduan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Jangan menutup diri untuk pro aktif. Terima kasih karena sudah selesaikan pemutakhiran data pemilih, itu semua kita alami bersama tentu kami tidak bisa sukses tanpa teman-teman terlebih dahulu menghadapi itu semua,” tutup mantan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara itu. Terlepas dari itu, Komisioner KPU Viryan dan Wahyu Setiawan yang juga hadir menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras selama lebih dari 19 bulan mulai November 2017 hingga Juli 2019. Keduanya sadar beban kerja yang harus dihadapi tidaklah mudah. Untuk itu, melalui Evaluasi yang rencananya akan digelar selama tiga hari ini peserta dapat memanfaatkannya dengan baik. (hupmas kpu ri bil/foto anggri)

Sukamandi, kpu.go.id - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Golongan III angkatan I dan II mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (BDA KKP), Selasa (13/8/2019). Selama 18 hari, sebanyak 80 orang yang terdiri dari pusat 64 orang, DKI Jakarta 3 orang, Jawa Barat 10 orang, DIY 1 orang, dan Jawa Timur 2 orang akan mendapatkan pendidikan secara terintegrasi, baik moral, kejujuran, semangat motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. “Untuk itu, seluruh peserta pelatihan dasar diharapkan untuk sungguh sunggguh dalam mengikuti pelatihan ini, mengingat tidak ada kesempatan mengulang atau perbaikan nilai,” kata Kepala Biro SDM KPU RI Lucky Finandy Majanto. Usai menjalani diklat, nantinya peserta menurut Lucky akan kembali ke kantor masing-masing untuk selanjutnya mengaktualisasikan apa yang diperolehnya di unit kerja masing-masing. Kemudian dua bulan setelahnya mereka diminta untuk kembali ke Balai Diklat Aparatur (BDA) untuk seminar aktualisasi didampingi mentor masing-masing. Sementara itu Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, Suhana menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan PNS profesional yang berkarakter yaitu ASN yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. “Serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melakukan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat,” tutur Suhana. Kegiatan Diklat ini sendiri berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS, mengamanatkan bahwa seluruh CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun (mulai tanggal pengangkatan), yang merupakan masa prajabatan, dan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. (humas kpu james-irul/foto: james/ed diR)